Simpul relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Barat akan menggelar Deklarasi Jabar Bergerak Kawal Visi Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan.
Ketua Projo Jabar Djoni Suherman, Kamis, mengatakan deklarasi yang rencananya bakal diikuti sekitar 500 peserta itu digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu 7 September 2019.
Melalui deklarasi tersebut, kata dia, simpul relawan Projo yang kini sudah bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ormas) itu berharap, semua pihak dapat bersinergi mewujudkan lima visi yang diusung Jokowi.
Dia mengatakan Deklarasi juga bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Staf Khusus Presiden untuk Papua yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kagoya.
Selain itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Dewan Penasihat Projo Jabar Anton Charlyan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabar.
Selain deklarasi yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas Jabar, kegiatan yang juga bakal diikuti 60 ormas se-Jabar itu akan membahas sejumlah isu yang mencuat di Jabar.
"Kami kumpulkan ormas dengan estimasi 500 orang ditambah seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk berkomitmen mengawal visi Indonesia," kata Djoni Suherman.
Djoni menjelaskan, isu yang bakal dibahas, di antaranya terkait rekonsiliasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 lalu.
Isu tersebut, menurut Djoni, penting untuk dibahas karena di sekat antarpendukung calon presiden ini, khususnya di wilayah kabupaten/kota masih cukup besar.
"Dalam hal ini, kami mengajak ormas untuk ikut memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa saat ini tidak ada 01 (Jokowi) dan 02 (Prabowo Subianto). Namun, yang ada hanya sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia," ucapnya.
Isu lain yang akan diangkat oleh Projo, lanjut Djoni, berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme yang saat ini masih cukup masif terjadi di beberapa daerah di Jabar. Bahkan, kata dia, doktrinasi paham tersebut kini sudah menyasar anak-anak usia sekolah.
"Ini yang menjadi fokus kami, agar paham tersebut tidak semakin mengakar di Jawa Barat," tegasnya.
Berkaitan dengan isu pemerintahan di Jabar, pembahasan yang akan menjadi fokus Projo berkaitan dengan sinergitas antara Gubernur Jabar dan semua stakeholder, termasuk dalam urusan komunikasi dan koordinasi.
Pasalnya, kata dia, membangun Jabar tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
"Jadi, bagaimana visi Indonesia bisa berjalan jika pemerintah atau kepala daerah ini tidak bisa bersinergis dengan elemen masyarakat karena urusan komunikasi tidak bisa hanya sekedar di media sosial saja," imbuhnya.
Oleh karenanya, Djoni berharap, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen, khususnya antara elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah pusat demi kemajuan Jabar.
"Karena harus menjadi komitmen bersama antara elemen masyarakat serta eksekutif, agar Jabar bergerak lebih maju," katanya.
Adapun lima visi Jokowi di periode 2019-2024 yang akan dikawal oleh Projo, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBN tepat sasaran dan tepat guna.
Djoni menambahkan, dalam kegiatan tersebut, juga akan digelar launching Koperasi Visi Indonesia, Orasi Kebangsaan dari tokoh-tokoh nasional dan Jabar, termasuk penandatanganan naskah Deklarasi Kawal Visi Indonesia.
"Kita ingin memastikan semua visi ini harus berjalan maksimal di Jabar," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Ketua Projo Jabar Djoni Suherman, Kamis, mengatakan deklarasi yang rencananya bakal diikuti sekitar 500 peserta itu digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu 7 September 2019.
Melalui deklarasi tersebut, kata dia, simpul relawan Projo yang kini sudah bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ormas) itu berharap, semua pihak dapat bersinergi mewujudkan lima visi yang diusung Jokowi.
Dia mengatakan Deklarasi juga bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Staf Khusus Presiden untuk Papua yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kagoya.
Selain itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Dewan Penasihat Projo Jabar Anton Charlyan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabar.
Selain deklarasi yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas Jabar, kegiatan yang juga bakal diikuti 60 ormas se-Jabar itu akan membahas sejumlah isu yang mencuat di Jabar.
"Kami kumpulkan ormas dengan estimasi 500 orang ditambah seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk berkomitmen mengawal visi Indonesia," kata Djoni Suherman.
Djoni menjelaskan, isu yang bakal dibahas, di antaranya terkait rekonsiliasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 lalu.
Isu tersebut, menurut Djoni, penting untuk dibahas karena di sekat antarpendukung calon presiden ini, khususnya di wilayah kabupaten/kota masih cukup besar.
"Dalam hal ini, kami mengajak ormas untuk ikut memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa saat ini tidak ada 01 (Jokowi) dan 02 (Prabowo Subianto). Namun, yang ada hanya sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia," ucapnya.
Isu lain yang akan diangkat oleh Projo, lanjut Djoni, berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme yang saat ini masih cukup masif terjadi di beberapa daerah di Jabar. Bahkan, kata dia, doktrinasi paham tersebut kini sudah menyasar anak-anak usia sekolah.
"Ini yang menjadi fokus kami, agar paham tersebut tidak semakin mengakar di Jawa Barat," tegasnya.
Berkaitan dengan isu pemerintahan di Jabar, pembahasan yang akan menjadi fokus Projo berkaitan dengan sinergitas antara Gubernur Jabar dan semua stakeholder, termasuk dalam urusan komunikasi dan koordinasi.
Pasalnya, kata dia, membangun Jabar tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
"Jadi, bagaimana visi Indonesia bisa berjalan jika pemerintah atau kepala daerah ini tidak bisa bersinergis dengan elemen masyarakat karena urusan komunikasi tidak bisa hanya sekedar di media sosial saja," imbuhnya.
Oleh karenanya, Djoni berharap, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen, khususnya antara elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah pusat demi kemajuan Jabar.
"Karena harus menjadi komitmen bersama antara elemen masyarakat serta eksekutif, agar Jabar bergerak lebih maju," katanya.
Adapun lima visi Jokowi di periode 2019-2024 yang akan dikawal oleh Projo, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBN tepat sasaran dan tepat guna.
Djoni menambahkan, dalam kegiatan tersebut, juga akan digelar launching Koperasi Visi Indonesia, Orasi Kebangsaan dari tokoh-tokoh nasional dan Jabar, termasuk penandatanganan naskah Deklarasi Kawal Visi Indonesia.
"Kita ingin memastikan semua visi ini harus berjalan maksimal di Jabar," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019