Presiden Joko Widodo mengarahkan beberapa pihak terkait pemindahan ibu kota pemerintahan untuk mempelajari hal itu dari sejumlah negara yang telah melakukannya.
"Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa.
Menurut Presiden, pemerintah juga dapat mengambil kunci keberhasilan negara lain dalam pemindahan ibu kota sehingga dapat diadaptasi oleh Indonesia.
Jokowi pun mengingatkan untuk mempersiapkan skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.
"Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya dan juga yang paling penting payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibukota ini," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam rapat pada Senin (29/4/2019) menjelaskan pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak terlalu membebankan APBN dengan melibatkan swasta dan BUMN.
Hasil kajian yang disebutkan Bambang menilai total investasi yang dibutuhkan sekira Rp480 triliun.
Dia juga menyebut beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota pemerintahannya antara lain Amerika Serikat di Washington DC, Brazil di Brasilia, Australia di Canberra, Malaysia di Putra Jaya, dan Korea Selatan di Sejong.
Baca juga: Ini kisah Brasil memindahkan ibu kota negara
Baca juga: Pemindahan ibu kota tidak akan buat utang, kata Menteri PPN
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang jadi hambatan sehingga kita bisa antisipasi sedini mungkin," kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa.
Menurut Presiden, pemerintah juga dapat mengambil kunci keberhasilan negara lain dalam pemindahan ibu kota sehingga dapat diadaptasi oleh Indonesia.
Jokowi pun mengingatkan untuk mempersiapkan skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.
"Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya dan juga yang paling penting payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibukota ini," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam rapat pada Senin (29/4/2019) menjelaskan pembangunan ibu kota baru diharapkan tidak terlalu membebankan APBN dengan melibatkan swasta dan BUMN.
Hasil kajian yang disebutkan Bambang menilai total investasi yang dibutuhkan sekira Rp480 triliun.
Dia juga menyebut beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota pemerintahannya antara lain Amerika Serikat di Washington DC, Brazil di Brasilia, Australia di Canberra, Malaysia di Putra Jaya, dan Korea Selatan di Sejong.
Baca juga: Ini kisah Brasil memindahkan ibu kota negara
Baca juga: Pemindahan ibu kota tidak akan buat utang, kata Menteri PPN
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019