Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban atau tidak menghasilkan deviden agar ditutup, dimerger atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
"Memang catatan terkait BUMD ini bukan hanya sekali ini saja, waktu LKPJ juga kami sampaikan bahwa penataan BUMD menjadi hal yang wajib dilakukan di Jawa Barat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Rabu.
Usulan DPRD Jawa Barat agar BUMD bermasalah ditutup, disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat yang dibacakan oleh Yusuf Puadz dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung.
Dalam laporan tersebut diutarakan ada sejumlah BUMD di Jawa Barat yang masih belum memberikan kontribusi terhadap PAD sedangkan anggaran penyerataan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar.
Sehingga, DPRD Jawa Barat mengusulkan agar BUMD yang prospektif tetap dilanjutkan sedangkan untuk BUMD yang bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup, dimerger atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu dalam meningkatkan kinerja BUMD, Pemprov Jawa Barat perlu meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat serta serius membenahi BUMD yang bermasalah.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki BUMD dan pihaknya menginginkan agar BUMD yang bisnisnya bergerak di luar sektor keuangan ada report kemajuan.
"Tujuan didirikan BUMD itu kan selain untuk menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden ke pemda yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat," kata Ineu.
Pemprov Jawa Barat, kata Ineu, dibawah komando Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sudah melakukan penataan BUMD yakni melalui sejumlah program yangs seusai dengan visi misi Jabar Juara Lahir Batin.
"Jadi kami ingin setahun ini ada perubahan yang lebih baik dan tadi ada 21 catatan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Puadz, ini harus jadi catatan yang harus betul-betul ditindak lanjuti oleh Pemprov Jawa Barat," kata dia.
Lebih lanjut Ineu mengatakan ada sejumlah BUMD di Provinsi Jawa Barat yang kinerjanya bermasalah salah satunya ialah PT Agronesia.
"Beberapa waktu lalu, karyawan PT Agronesia datang ke DPRD Jawa Barat, yang karet, mereka mengadukan permasalahannya kepada kami," kata dia.
Sementara itu, BUMD di sektor keuangan seperti Bank BJB dan BPR adalah sejumlah BUMD milik Pemprov Jawa Barat yang memiliki kinerja baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Memang catatan terkait BUMD ini bukan hanya sekali ini saja, waktu LKPJ juga kami sampaikan bahwa penataan BUMD menjadi hal yang wajib dilakukan di Jawa Barat," kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Rabu.
Usulan DPRD Jawa Barat agar BUMD bermasalah ditutup, disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Jawa Barat yang dibacakan oleh Yusuf Puadz dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung.
Dalam laporan tersebut diutarakan ada sejumlah BUMD di Jawa Barat yang masih belum memberikan kontribusi terhadap PAD sedangkan anggaran penyerataan modal yang diberikan melalui APBD cukup besar.
Sehingga, DPRD Jawa Barat mengusulkan agar BUMD yang prospektif tetap dilanjutkan sedangkan untuk BUMD yang bermasalah, kurang berkembang dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup, dimerger atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu dalam meningkatkan kinerja BUMD, Pemprov Jawa Barat perlu meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat serta serius membenahi BUMD yang bermasalah.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan Provinsi Jawa Barat cukup banyak memiliki BUMD dan pihaknya menginginkan agar BUMD yang bisnisnya bergerak di luar sektor keuangan ada report kemajuan.
"Tujuan didirikan BUMD itu kan selain untuk menyerap tenaga kerja juga harus memberikan deviden ke pemda yang semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat," kata Ineu.
Pemprov Jawa Barat, kata Ineu, dibawah komando Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sudah melakukan penataan BUMD yakni melalui sejumlah program yangs seusai dengan visi misi Jabar Juara Lahir Batin.
"Jadi kami ingin setahun ini ada perubahan yang lebih baik dan tadi ada 21 catatan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Puadz, ini harus jadi catatan yang harus betul-betul ditindak lanjuti oleh Pemprov Jawa Barat," kata dia.
Lebih lanjut Ineu mengatakan ada sejumlah BUMD di Provinsi Jawa Barat yang kinerjanya bermasalah salah satunya ialah PT Agronesia.
"Beberapa waktu lalu, karyawan PT Agronesia datang ke DPRD Jawa Barat, yang karet, mereka mengadukan permasalahannya kepada kami," kata dia.
Sementara itu, BUMD di sektor keuangan seperti Bank BJB dan BPR adalah sejumlah BUMD milik Pemprov Jawa Barat yang memiliki kinerja baik.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019