Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin di Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak ada lagi istilah kubu 01 atau 02.
"Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada indonesia berjaya. Kenapa Indonesia jaya, karena Indonesia telah melewati proses demokrasi yang begitu berat dan diselesaikan secara konstitusional, bukan jalanan," kata Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jumat.
Dia menilai rekonsiliasi kedua kubu yang bersengketa dalam Pilpres 2019 harusnya selesai usai putusan MK da agenda selanjutnya kedua kubu fokus membangun bangsa.
Dedi tidak mempersoalkan kalau rekonsiliasi dipahami banyak pihak sebagai pertemuan Jokowi dan Prabowo usai sidang MK dan hal itu juga dipandang baik untuk mendinginkan suhu politik tanah air.
"Yang disebut rekonsiliasi itu proses sengketa politik diselesaikan secara hukum itu rekonsiliasi. Kemudian rekonsiliasi dipahami dalam pertemuan, silaturahmi ya gak ada problem apapun," kata.
Menurutnya sistem demokrasi di Indonesia semakin dewasa dan hal itu terlihat dari Pilpres tahun ini yang begitu melelahkan, namun bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai konstitusi yang berlaku.
Dia mengatakan saatnya sekarang seluruh elemen bangsa berjibaku mewujudkan mimpi-mimpi besar Indonesia melalui caranya masing-masing, baik kubu Jokowi di pemerintahan dan kubu Prabowo sebagai kubu oposisi.
"Semua orang hari ini mari bekerja pada bidang-bidangnya masing-masing mewujudkan seluruh mimpi tentang Indonesia," ujar Dedi.
Lebih lanjut ia juga meminta pilihan Prabowo Subianto menjadi oposisi pemerintah harus dihormati.
Dedi Mulyadi mengatakan dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga.
"Kan koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati," katanya.
Kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan dan yang sampai hari ini konsisten berada di luar pemerintahan adalah Gerindra dan PKS.
"Nanti Partai Demokrat saya enggak tahu sikapnya seperti apa," ujarnya.
Dedi juga menilai rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung.
"Kan tergantung pemahaman, kalau pendukungnya memahami proses demokrasi, maka selesai," ujarnya.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
"Ya enggak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada indonesia berjaya. Kenapa Indonesia jaya, karena Indonesia telah melewati proses demokrasi yang begitu berat dan diselesaikan secara konstitusional, bukan jalanan," kata Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jumat.
Dia menilai rekonsiliasi kedua kubu yang bersengketa dalam Pilpres 2019 harusnya selesai usai putusan MK da agenda selanjutnya kedua kubu fokus membangun bangsa.
Dedi tidak mempersoalkan kalau rekonsiliasi dipahami banyak pihak sebagai pertemuan Jokowi dan Prabowo usai sidang MK dan hal itu juga dipandang baik untuk mendinginkan suhu politik tanah air.
"Yang disebut rekonsiliasi itu proses sengketa politik diselesaikan secara hukum itu rekonsiliasi. Kemudian rekonsiliasi dipahami dalam pertemuan, silaturahmi ya gak ada problem apapun," kata.
Menurutnya sistem demokrasi di Indonesia semakin dewasa dan hal itu terlihat dari Pilpres tahun ini yang begitu melelahkan, namun bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai konstitusi yang berlaku.
Dia mengatakan saatnya sekarang seluruh elemen bangsa berjibaku mewujudkan mimpi-mimpi besar Indonesia melalui caranya masing-masing, baik kubu Jokowi di pemerintahan dan kubu Prabowo sebagai kubu oposisi.
"Semua orang hari ini mari bekerja pada bidang-bidangnya masing-masing mewujudkan seluruh mimpi tentang Indonesia," ujar Dedi.
Lebih lanjut ia juga meminta pilihan Prabowo Subianto menjadi oposisi pemerintah harus dihormati.
Dedi Mulyadi mengatakan dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga.
"Kan koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati," katanya.
Kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan dan yang sampai hari ini konsisten berada di luar pemerintahan adalah Gerindra dan PKS.
"Nanti Partai Demokrat saya enggak tahu sikapnya seperti apa," ujarnya.
Dedi juga menilai rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung.
"Kan tergantung pemahaman, kalau pendukungnya memahami proses demokrasi, maka selesai," ujarnya.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
"Ya enggak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik," ujarnya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019