Panitia Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2019 menyatakan sejauh ini aduan tentang PPDB paling banyak ditemukan di Kota Bandung, hal ini dikarenakan kota berjuluk Parijs van Java ini merupakan tujuah favorit untuk sekolah.
"Kabupaten/kota mana saja yang terdapat banyak aduan PPDB) sejauh ini masih Kota Bandung. Dugaan di daerah lain belum muncul. Saya harap tidak ada ya. Aduan kecurangan banyak terjadi di Kota Bandung karena tujuan favorit untuk sekolah," kata Panitia PPDB Jawa Barat 2019 Edy Purwanto dalam siaran pers Biro Humas Pemprov Jabar, Kamis.
Sebelumnya, Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat menemukan 10 kartu keluarga (KK) yang mencurigakan digunakan orang tua calon peserta didik saat mendaftar sekolah, kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika.
"10 KK mencurigakan tersebut diantaranya KK yang beralamatkan di Kota Bandung seperti di Jalan Bali, Jalan Kalimantan, dan Jalan Sumatera. KK-nya memang ada (di alamat tersebut), tapi orangnya (siswa) tidak di sana. Yang Jalan Bali, Kalimantan, dan Sumatera begitu," kata Dewi Sartika.
Edy menuturkan Panitia PPDB Jawa Barat 2019 menyebutkan pendaftaran dengan sistem online memperkecil tingkat kecurangan dalam PPDB dan bahkan peserta sulit untuk memanipulasi domisili karena transparansi pendaftaran.
Menurut dia sistem yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sudah dijalankan secara transparan sehingga, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan PPDB secara real time.
"Bukti dari transparan itu dilihat dari data yang bisa dilihat oleh masyatakat," katanya.
Salah satunya mengenai zonasi, menurut dia, para pendaftar bisa mendaftar mengecek dan menghitung sendiri jarak dalam zonasi yang masuk dalam persyaratan pada laman PPDB Jabar dengan alamat https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id.
Kendati sudah sangat terbuka, Edy tidak memungkiri panitia PPDB masih menerima banyak aduan dari masyarakat, termasuk yang melaporkan temuan alamat yang diindikasikan memiliki kesamaan domisili.
"Ini adalah bukti bawa kami sangat transparan dan adanya aduan-aduan ini akibat dari mereka baca sistem," kata dia.
Edy menilai, dengan sistem yang transparan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti dalam manipulasi data domisili.
Praktik kecurangan domisili itu sendiri, kata dia, muncul karena tingginya animo untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang dinilai favorit di Kota Bandung.
"Tidak hanya panitia, orang tua dan peserta didik pun bisa tahu mana saja yang diduga memanipulasi data. Tugas kami melaporkan dugaan tersebut kepada Tim Investigasi Domisili PPDB untuk dicek lebih lanjut," katanya.
Edy berpendapat, sistem PPDB yang diterapkan Disdik Jawa Barat adalah gambaran bahwa penerapan, mekanisme, dan kontrolnya sudah berfungsi sehingga jika ada temuan masyarakat dapat mengadukan langsung ke Panitia PPDB.
Edy menambahkan, mengenai teknis teknologi informasi dalam proses pengelolaan data sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kendala apapun sebab, pada pelaksanaannya sudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.
"Langkah antisipasi sudah kami rencanakan sebelumnya jadi jika ada kendala kita sudah siap dengan tenaga ahli dibidangnya," kata dia.
Baca juga: Tim investigasi PPDB Jabar temukan 10 KK mencurigakan
Baca juga: PPDB tingkat SMP di Depok terapkan zonasi kombinasi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kabupaten/kota mana saja yang terdapat banyak aduan PPDB) sejauh ini masih Kota Bandung. Dugaan di daerah lain belum muncul. Saya harap tidak ada ya. Aduan kecurangan banyak terjadi di Kota Bandung karena tujuan favorit untuk sekolah," kata Panitia PPDB Jawa Barat 2019 Edy Purwanto dalam siaran pers Biro Humas Pemprov Jabar, Kamis.
Sebelumnya, Tim Investigasi Domisili Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jawa Barat menemukan 10 kartu keluarga (KK) yang mencurigakan digunakan orang tua calon peserta didik saat mendaftar sekolah, kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika.
"10 KK mencurigakan tersebut diantaranya KK yang beralamatkan di Kota Bandung seperti di Jalan Bali, Jalan Kalimantan, dan Jalan Sumatera. KK-nya memang ada (di alamat tersebut), tapi orangnya (siswa) tidak di sana. Yang Jalan Bali, Kalimantan, dan Sumatera begitu," kata Dewi Sartika.
Edy menuturkan Panitia PPDB Jawa Barat 2019 menyebutkan pendaftaran dengan sistem online memperkecil tingkat kecurangan dalam PPDB dan bahkan peserta sulit untuk memanipulasi domisili karena transparansi pendaftaran.
Menurut dia sistem yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat sudah dijalankan secara transparan sehingga, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan PPDB secara real time.
"Bukti dari transparan itu dilihat dari data yang bisa dilihat oleh masyatakat," katanya.
Salah satunya mengenai zonasi, menurut dia, para pendaftar bisa mendaftar mengecek dan menghitung sendiri jarak dalam zonasi yang masuk dalam persyaratan pada laman PPDB Jabar dengan alamat https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id.
Kendati sudah sangat terbuka, Edy tidak memungkiri panitia PPDB masih menerima banyak aduan dari masyarakat, termasuk yang melaporkan temuan alamat yang diindikasikan memiliki kesamaan domisili.
"Ini adalah bukti bawa kami sangat transparan dan adanya aduan-aduan ini akibat dari mereka baca sistem," kata dia.
Edy menilai, dengan sistem yang transparan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti dalam manipulasi data domisili.
Praktik kecurangan domisili itu sendiri, kata dia, muncul karena tingginya animo untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang dinilai favorit di Kota Bandung.
"Tidak hanya panitia, orang tua dan peserta didik pun bisa tahu mana saja yang diduga memanipulasi data. Tugas kami melaporkan dugaan tersebut kepada Tim Investigasi Domisili PPDB untuk dicek lebih lanjut," katanya.
Edy berpendapat, sistem PPDB yang diterapkan Disdik Jawa Barat adalah gambaran bahwa penerapan, mekanisme, dan kontrolnya sudah berfungsi sehingga jika ada temuan masyarakat dapat mengadukan langsung ke Panitia PPDB.
Edy menambahkan, mengenai teknis teknologi informasi dalam proses pengelolaan data sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kendala apapun sebab, pada pelaksanaannya sudah ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.
"Langkah antisipasi sudah kami rencanakan sebelumnya jadi jika ada kendala kita sudah siap dengan tenaga ahli dibidangnya," kata dia.
Baca juga: Tim investigasi PPDB Jabar temukan 10 KK mencurigakan
Baca juga: PPDB tingkat SMP di Depok terapkan zonasi kombinasi
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019