Emil: Bandung Timur percepatan akses layanan publik

Bandung  (Antaranews Jabar) - Kandidat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung pemekaran wilayah Bandung Timur yang dinilai akan menjadi solusi percepatan akses pelayanan publik di wilayah tersebut.

"Niat ini kita dukung dengan upaya politik jika saya jadi gubernur nanti," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Kamis.

Saat ini wilayah Bandung Timur masuk ke daerah administrasi Kabupaten Bandung. Jarak antara desa-desa di Bandung Timur ke pusat pemerintahan di Soreang dapat memakan waktu tiga hingga delapan jam.

Adapun wilayah yang masuk ke Bandung Timur yakni Kertasari, Pacet, Ciparay, Majalaya, Ibun, Paseh, Cikancung, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi, Cilengkrang dan Cimenyan.

Hal tersebut lah yang menginisiasi Ridwan Kamil untuk melakukan pemekaran wilayah apabila ia dan Uu Ruzhanul terpilih dalam Pilgub Jabar 2018.

"Masyarakat dirugikan waktu dan ongkos karena akses menuju kantor pelayanan yang jauh," kata dia.

Menurut dia, pemekaran Kabupaten Bandung Timur selama ini kajiannya sudah berlangsung lama, bahkan lebih dulu sebelum ada pemekaran Bandung Barat.

Ia berjanji, apabila terpilih maka salah satu fokusnya yakni pemekaran wilayah di Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk hingga 40 juta jiwa, namun memiliki 38 wilayah administrasi. Sementara Jabar dengan jumlah penduduk 46 juta jiwa hanya memiliki 27 wilayah administrasi otonom.

"Sehingga disana lebih sejahtera karena uang dari pusat berbanding lurus dengan jumlah daerah," katanya.

Tak hanya Bandung Timur, wilayah lainnya di Jabar juga perlu dilakukan pemekaran. Pasalnya, banyak daerah di Jabar yang masyarakatnya kesulitan mengakses pelayanan publik karena jauhnya kantor pemerintahan dari desanya.

Untuk itu, ia akan memperjuangkan 10 hingga 12 daerah baru untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru di Jawa Barat. Wilayah yang masuk rencana pemekaran itu antara lain di Jabar bagian selatan, Bogor selatan, Bogor timur, Sukabumi selatan, Cianjur selatan, Garut selatan, Tasikmalaya dan Cirebon.

"Idealnya satu juta lebih penduduk berada di satu wilayah administrasi. Kasihan rakyatnya dengan pola sentralisasi yang besar dan gemuk," kata dia.