Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan hulu harus menjadi bagian dari kunci strategi pengendalian banjir di provinsi itu.
Jajang menyebut bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial, karena berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di hulu serta dampaknya terhadap wilayah hilir.
“Ini harus ada kolaborasi antara penduduk hulu dan hilir. Bagi penduduk hilir kalau terjadi hujan, akan menjadi bencana. Sedangkan orang hulu juga perlu kehidupan, makanya membuka lahan,” ujarnya dalam keterangannya di Bandung, Sabtu.
Ia mengatakan kebutuhan ekonomi warga hulu kerap mendorong pembukaan lahan yang berdampak pada berkurangnya daya serap air dan meningkatnya ancaman banjir di wilayah hilir.
Ia mengusulkan adanya kontribusi dari wilayah hilir untuk mendukung kesejahteraan masyarakat hulu. “Oleh karena itu, harus ada kebersamaan. Jadi orang yang ada di hilir ini juga harus berkontribusi untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di hulu,” katanya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bandung menyebut perubahan penggunaan lahan di wilayah hulu menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menyebut dalam satu dekade terakhir tercatat 942,68 hektare lahan hijau beralih fungsi menjadi bangunan.
“Perubahan penggunaan lahan ini menjadi perhatian serius, karena berpengaruh langsung terhadap berkurangnya area resapan air dan meningkatnya limpasan permukaan,” ujarnya.
Di Kecamatan Cimenyan, luas pemukiman bertambah 584,90 hektare, sejalan dengan berkurangnya lahan pertanian sebesar 582,4 hektare.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melakukan penataan kawasan secara menyeluruh, termasuk mendorong perubahan pola ekonomi masyarakat agar sejalan dengan upaya konservasi lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan masyarakat akan diarahkan beralih ke sektor tanaman keras, seperti teh dan kopi yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian sayuran intensif.
“Saya mengeluarkan Pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras. Mau kopi, mau teh, mau apa lagi juga tidak apa-apa, bagaimana caranya? Sudah lah provinsi siap mengeluarkan uang, sudah dimulai kan dari sekarang,” katanya.
Pihaknya menyebut langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko banjir melalui pendekatan aspek kesejahteraan dan ekonomi masy
arakat di wilayah hulu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator: Warga hulu sejahtera kunci kendalikan banjir di Bandung
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
