Pemkab Kuningan salurkan 2.124 paket sembako bersubsidi jelang Lebaran

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyalurkan sebanyak 2.124 paket sembako bersubsidi kepada masyarakat melalui program Operasi Pasar Murah (OPM) untuk membantu warga memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang Lebaran 2026.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Jumat, mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Kalau sebelumnya kita melaksanakan Gerakan Pangan Murah di 15 kecamatan, sekarang kami melaksanakan OPM dengan skema paket,” katanya.

Ia menyebutkan nilai satu paket sekitar Rp100.000, tetapi masyarakat cukup membayar Rp50.000 karena telah disubsidi oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, paket sembako tersebut berisi beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, serta mi instan.

“Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan ini digelar di 10 desa pada 10 kecamatan,” katanya.

Ia menyampaikan salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan berlangsung di Desa Kalapagunung, Kuningan, yang mendapat respons positif masyarakat masyarakat terhadap program tersebut.

Pemerintah daerah, lanjut dia, akan melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan penambahan kuota paket pada kegiatan berikutnya.

“Program ini memang masih terbatas, hanya sekitar 200 paket per desa, sehingga ke depan akan kita evaluasi dan kemungkinan volumenya akan kita tambah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskopdagperin Kabupaten Kuningan Toni Kusumanto mengatakan program OPM menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga bertujuan membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia menambahkan, ke depan program serupa juga direncanakan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar jangkauan kegiatan dapat diperluas.

“Kami mohon maaf jika belum semua masyarakat bisa terlayani karena keterbatasan kuota, namun pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik,” ujar Toni.