Terkait dengan pelantikan PWNU Jatim, Gus Yahya mengatakan bahwa pelantikan PWNU Jatim masa khidmat 2024-2029 adalah wujud pelaksanaan dari agenda fundamental yang sedang dilaksanakan oleh PBNU, yaitu untuk validasi jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke bawah.
"Jadi, kalau ada pengurus PWNU tidak ada yang ikut baiat, tapi mengaku pengurus berarti palsu dan ini penting karena jamiyah ini harus terus menerus dipelihara konsolidasinya," kata dia.
Ia pun mengingatkan tentang pentingnya konsolidasi jamiyah, yakni konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pembiayaan, serta konsolidasi agenda.
Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar menegaskan bahwa pelantikan dan baiat dalam organisasi itu bersifat wajib syar'i, karena pengikut Nabi Muhammad itu meski sudah masuk Islam tetap melakukan baiat kepada Rasulullah.
"Apalagi, di zaman pancaroba yang serba membalik kebenaran dan saling menyesatkan dalam narasi, karena itu Munas (musyawarah nasional) atau Rakernas (rapat kerja nasional) PBNU dan PWNU mungkin perlu merevisi klausul MLB (muktamar luar biasa) agar tidak melahirkan bughot/pemberontakan. Protes kepada negara saja maksimal tetap dengan impeach kepada presiden, bukan negara yang dibubarkan, kalau MLB itu sama saja dengan membubarkan negara," katanya.
Pelantikan PWNU Jatim 2024-2029 itu di bawah kepemimpinan Rais Syuriah K.H. Anwar Manshur dan Ketua Tanfidziyah K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).
Kegiatan tersebut dihadiri Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Rais Syuriah PBNU Prof DR K.H. Mohammad Nuh DEA, Katib Aam Syuriah PBNU K.H. Ahmad Said Asrori, Sekjen PBNU H Syaifullah Yusuf, dan PWNU se-Indonesia.
Dalam acara yang juga dihadiri Penjabat Sekda Provinsi Jatim Bobby Soemiarsono dan Gubernur Jatim Terpilih Hj Khofifah Indar Parawansa serta para kader NU dari berbagai wilayah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBNU minta jajaran NU perkuat konsolidasi internal pasca-Pilkada 2024
