Antarajabar.com - Jawa Barat berada dalam posisi terancam kehilangan sumber pasokan pangan akibat maraknya alih fungsi lahan sehingga julukan sebagai "Lumbung Pangan" nasional terancam lepas, kata pakar hidrologi dan lingkungan dan Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, Chay Asdak
"Kita harus siap bila Jawa Barat tak lagi menjadi lumbung pangan, sawah dan insfrastruktur irigasi sudah banyak dialihfungsikan,seperti di Indramayu dan Cimanuk," kata Chay Asdak pada diskusi Unpad Merespon di Gedung Rektorat Kampus Unpad Kota Bandung, Jumat.
Ia menyatakan, bila hal tersebut sampai terjadi, Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, mau tidak mau harus menggantungkan sumber pasokan pangannya ke daerah-daerah lain.
"Tidak akan sampai kelaparan, tapi pangan semua impor. Bagaimanapun kemandirian pangan sangat penting,” kata pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad itu.
Menurutnya,lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan menjadi lokasi industri, perumahan maupun usaha tidak dapat dikembalikan lagi fungsinya seperti sediakala, sehingga upaya pembangunan sistem pengairan pun akan dimanfaatkan sebagai konsumsi industri dan rumah tangga.
"Kalau lahan sudah beralih fungsi, tidak akan bisa kembali lagi (fungsinya). Upaya pembukaan lahan juga jadi tantangan karena akan berhadapan dengan harga tanah yang tidak bisa dilepas dengan NJOP saja," katanya.
Berdasarkan hasil penelitiannya, 75 persen lahan kritis di Jawa Barat berada di tanah milik, sehingga upaya konservasi tanah dan air menjadi tantangan besar. Ia mencontohkan Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka sebagai daerah dengan laju sedimentasi pertanian dan alih fungsi lahan yang paling tinggi.
Terkait rencana pembangunan Waduk Jatigede akhir bulan ini, ia menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi nasib masyarakat yang telah rela mengorbankan tempat tinggalnya untuk keberlangsungan pembangunan.
"Saya kira harus ada porsi untuk mempersoalkan bagaimana nasib masyarakat yang dipindahkan, kejelasannya harus bagaimana, hal ini belum mengemuka," kata dia menambahkan.
