Salah seorang Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Ahmad Susman,di Cianjur, Rabu, mengatakan, pemerintah khususnya Badan Pusat Statistik (BPS) agar melibatkan pemerintahan desa dan RT dalam melakukan pendataan kembali warga miskin penerima bantuan.
"Selama ini desa tidak pernah dilibatkan dalam proses pendataan, sehingga banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Sehingga banyak warga tidak mampu penerima hanya gigit jari," katanya.
Dia menuturkan, keterlibatan desa dan RT dalam proses pendataan sangat penting sehingga bantuan yang disalurkan benar diterima yang berhak."Data ini harus valid, kalau ada yang meninggal harus dikeluarkan dan yang mampu tidak perlu diberi bantuan karena dengan banyak yang tidak tepat sasaran kami yang disalahkan warga," katanya.
Selama ini, ungkap dia, pihaknya dibingungkan dengan jumlah penerima berasal dari mana karena pihak desa tidak mempunyai dan pernah menyerahkan data. Sehingga validasi data warga penerima dana kompensasi harus segera dilakukan, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah warga.
"Pendataan dimaksimalkan dengan melibatkan warga RT, RW dan desa karena saat ini banyak ditemukan warga mampu justru mendapatkan dana kompensasi. Sedangkan warga tidak mampu tidak mendapatkan haknya," kata dia.
Dia menambahkan dari 470 orang warga penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM masih banyak warga yang tingkat ekonominya layak tapi menerima, sedangkan yang ekonominya lemah tidak mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah.
"Kami selalu jadi sasaran karena dinilai tidak becus melakukan pendataan, padahal dari awal kami tak pernah dilibatkan dalam pendataan atau survey," katanya.
Hal sama dikeluhkan sejumlah kepala desa lainnya di Cianjur utara dan selatan, dimana pihaknya kerap disalahkan warga karena melakukan pendataan asal-asalan. Sehingga banyak warga yang berhak tidak mendapat bantuan, sedangkan warga yang dianggap mampu mendapat berbagai macam bantuan pemerintah.***3***(KR,FKR)
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.