Millennium Development Goals (MDGs) dan pembangunan untuk memetakan berbagai
permasalahan khususnya kemiskinan di Kota Cimahi.
Wali Kota Cimahi Atty Suharti di Cimahi mengatakan penggunaan basis data
ini merupakan komitmen Pemkot Cimahi dalam mengurangi angka kemiskinan dengan
melakukan penguatan melalui penghimpunan data di tingkat dasar."Meskipun sekarang
kita telah memiliki presiden dan wakil presiden baru namun bisa dipastikan program
pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu prioritas utama," ujar Atty.
Atty menjelaskan penanggulangan kemiskinan sudah menjadi prioritas
pembangunan nasional oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II yang yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 dan
pada akhir 2014 ini tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 8-10 persen.
Ia mengakui bakal menemukan banyak tantangan dalam menghadapi masalah
kemiskinan namun tugas ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat semata
melainkan kewajiban seluruh pemerintah daerah termasuk Pemkot Cimahi.
Berdasarkan data publikasi BPS tahun 2010, tingkat kemiskinan di Kota Cimahi
mencapai 7,40 persen, 2011 mengalami penurunan menjadi 7.15 persen dan semakin
menurun menjadi 6,67 persen pada 2012 dan data terakhir menunjukkan data lebih
rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang menembus 9,90
persen.
Kota Cimahi menjadi urutan ke-36 pemerintah daerah di Indonesia yang
melakukan pelatihan dan pengaplikasian alat analisa Pro-Poor Planning Budgeting and
Monitoring (P3BM), kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Direktorat
Penanggulangan Kemiskinan P3BM Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Putri
Uploader : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.