Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.
Penjelasan itu dia sampaikan ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Jumat.
“Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.
"Tetapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tetapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, turut menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.
"Ini lah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta (jiwa), 20 juta (jiwa) lebih mudah, kita 270 juta (jiwa) tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini lah Indonesia," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: Pemerintah hadapi dilema dalam seimbangkan harga beras
