"Keseriusan dari kabupaten/kota ini penting dilakukan agar seluruh masyarakat khususnya yang tidak mampu dapat merasakan layanan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu," kata Yod Mintaraga di Bandung, Jumat.
Menurut dia, dia keseriusan pemerintah kabupaten/kota dapat dibuktikan dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendaftaran JKN bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Warga tidak mampu di Jabar cukup banyak , sehingga, sedikitnya diperlukan Rp4,4 triliun per tahun agar seluruh warga tidak mampu di Jabar dapat terlayani JKN," kata dia.
Menurut dia, untuk program JKN bagi warga tidak mampu di Jawa Barat tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sekitar Rp3,4 triliun atau setara dengan biaya premi untuk 14 juta lebih warga tidak mampu.
"Sehingga 14,7 juta warga miskin di Jabar telah dicover pemerintah pusat. Jadi warga miskin yang belum tercover sekitar 4,7 juta lebih, dan itu yang harus dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Jabar sendiri pada APBD 2014 ini telah menganggarkan Rp92,6 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat tersebut.
"Sebagai mitra, kami di DPRD sangat mendukung upaya itu. Terlebih kami juga sudah sejak lama menyiapkan perda tentang jaminan kesehatan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah kabupaten/kota memiliki semangat dan tekad yang sama dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut.
"Kamu juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota segera mendaftarkan seluruh warga tidak mampunya agar terlayani program JKN," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.