"Jadi salah wilayah yang kami kunjungi ialah Kabupaten Garut dan Tasikmalaya," kata anggota Komisi B DPRD Jawa Barat Eka Herdiana, di Kota Bandung, Kamis.
Eka mengatakan harga dan pasokan gas elpiji di kabupaten/kota relatif aman karena selain pasokan yang mencukupi untuk beberapa waktu ke depan, kemudian tidak agen dan pangkalan gas elpiji yang menjual jauh di atas harga yang telah ditentukan.
Ia menuturkan seperti di Kabupaten Tasikmalaya, harga eceran gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram dan 3 kilogram masih dijual sesuai ketetapan PT Pertamina.
"Sejauh ini pasokan dan harga gas elpiji aman dan terkendali," kata Eka.
Akan tetapi, kata dia, di Kabupaten Garut pihaknya menemukan penyalahgunaan gas elpiji subsidi 3 kilogram.
"Di sana ditemukan salah satu perusahaan ternak ayam yang menggunakan gas elpiji subsidi 3 kilogram untuk kegiatan operasionalnya," katanya.
Padahal, lanjut dia, seharusnya gas subsidi tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga, bukan industri.
Dikatakan dia, setelah kenaikan harga gas elpiji, selain harga, hal lain yang harus diawasi yakni adanya peralihan dari penggunaan gas elpiji non subsidi 12 kilogram ke gas elpiji subsidi 3 kilogram dan hal tersebut diduga rawan dilakukan, khususnya oleh pelaku usaha.
Oleh karena itu, Komisi B DPRD Jawa Barat meminta agar aparat terkait di setiap kabupaten/kota lebih meningkatkan pengawasan terhadap gas elpiji pasca kenaikan harga.
"Apabila kecolongan oleh migrasi gas elpiji itu, yang dikhawatirkan pasokan gas elpiji 3 kilogram jadi langka, kan kasihan masyarakat," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.