Temui Forum Pemred, Cak Munir sampaikan niatan nyalon jadi Ketum PWI

Wakil Ketua Bidang Daerah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir berencana maju dalam pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023 sampai 2028.

Hal itu dikemukakannya saat bertemu Dewan Pengurus Forum Pemred di Jakarta, Jumat (1/9). Pria yang akrab disapa Cak Munir itu menemui Forum Pemred untuk meminta dukungan pencalonannya agar mampu menjadikan PWI sebagai komunitas yang berwibawa.

Cak Munir menjelaskan bahwa audiensi dengan Forum Pemred dijalankannya atas masukan dari PWI Jatim. Dalam audiensi ini, Cak Munir diterima oleh Ketua Dewan Pengurus Forum Pemred Arifin Asydhad dan pengurus lainnya, yaitu Titin Rosmasari, Irfan Junaidi, Irna Gustia, Yura Syahrul, Sutta Dharmasaputra, Taufiqurrahman, Maria B Benyamin, dan Mukhlison.

Cak Munir, mengaku ingin menawarkan harapan baru kepada PWI di masa yang akan datang untuk memiliki figur pemimpin yang memiliki flag carrier pada media mainstream.

"Figur yang dapat membawa secara cepat adaptasi PWI menuju digitalisasi dan itu hampir identik lebih banyak diwarnai oleh pengurus-pengurus yang relatif lebih muda," tegas Cak Munir dalam kesempatan tersebut.

Cak Munir mengaku sempat berkunjung ke beberapa kantor PWI di daerah. Dia mendapatkan respons yang positif dan sejalan dengan harapannya membangun PWI yang lebih baik lagi.

Dewan Pengurus Forum Pemred pun mendukung gagasan tersebut. Asydhad menyatakan siap membantu Cak Munir untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum PWI Periode 2023-2028. Asydhad pun meminta Cak Munir untuk juga beraudiensi dengan Dewan Penasihat serta Dewan Pengawas Forum Pemred.

"Pertama, kami pengurus tentu, karena Cak Munir sebagai anggota, maka kami akan memberikan dukungan kepada Cak Munir atas upayanya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PWI," ujar Asydhad, yang juga Pimpinan Redaksi Kumparan.

Ia menuturkan bahwa di dalam Anggaran Dasar Forum Pemred diatur mengenai dukungan terhadap anggota yang ikut serta dalam menempati berbagai jabatan dan kedudukan di lembaga maupun organisasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (g) yang berbunyi, "Membantu memberikan kesempatan kepada para anggota untuk ikut berpartisipasi dalam menempati berbagai jabatan dan kedudukan di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan demokrasi, kemerdekaan mengemukakan pendapat, khususnya kemerdekaan pers".