Pemkab dorong berdirinya universitas negeri di Cianjur untuk tingkatkan SDM

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendorong berdirinya universitas negeri di Cianjur, sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama sektor pendidikan tinggi agar kualitas SDM daerah itu lebih baik.

Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Sabtu, usai meresmikan tugu titik nol Cianjur di lingkungan Kampus Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur yang selama ini merupakan perguruan tinggi swasta, akan diajukan menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Cianjur.

"Ini sekaligus sebagai momentum kampus swasta Cianjur menjadi perguruan tinggi negeri, akan kami jalani proses persyaratannya secara bertahap karena keberadaan perguruan tinggi negeri diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah," katanya.

Bupati Cianjur, menjelaskan saat ini di Cianjur rata-rata lama sekolah hanya sampai SMA/SMK sederajat, diharapkan ketika ada perguruan tinggi negeri dengan biaya kuliah lebih murah dan terletak di Cianjur, sehingga mereka yang terkendala jarak untuk kuliah lebih mudah dan dekat.

Selama ini, banyak lulusan SMA/SMK sederajat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi di luar kota karena jurusan yang mereka pilih tidak ada di Cianjur, sehingga berbagai jurusan termasuk ke fakultas kedokteran diusulkan untuk ditambah.

"Kalau Unsur Cianjur sudah jadi perguruan tinggi negeri, tidak perlu kuliah di luar kota. Kalau kuliah di Cianjur biayanya jadi lebih murah dan tidak perlu biaya tambahan untuk kos dan keperluan lain,” katanya.

Keinginan warga untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Cianjur, tutur dia, diharapkan meningkat hingga 25 tahun, karena berbagai jurusan sudah tersedia mulai dari fakultas teknik, hukum, ekonomi bisnis islam, dan keguruan serta ke depan ditambah fakultas kedokteran.

Tidak hanya meningkatkan IPM sektor pendidikan, dengan adanya Fakultas Kedokteran di Unsur Cianjur, diharapkan dapat meningkatkan IPM sektor kesehatan.

"Kami akan menyiapkan beasiswa, untuk saat ini kita lengkapi persyaratan-nya dulu nanti kita serahkan ke pemerintah pusat," katanya.