Samarinda (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menularkan pengalaman pelaksanaan birokrasi pemerintahan Jawa Barat kepada para pegawai di Provinsi Kalimantan Timur.
Ridwan Kamil mengatakan transformasi digital dalam birokrasi Provinsi Jawa Barat sudah berada cukup jauh di depan.
"Transformasi digital secara langsung memang akan menghilangkan kerja rutin yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun bukan berarti, aparatur pemerintah (PNS dan honor) akan kehilangan pekerjaan ," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi disampaikan Adpim Pemprov Kaltim di Samarinda, Rabu.
Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung.
Meski demikian, Ridwan Kamil menyebut transformasi digital akan menyebabkan sekitar 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, sebaliknya akan lahir 100 juta jenis pekerjaan yang baru.
"Misalnya saya, punya satu ajudan konten. Kalau ada 550 kepala daerah, berarti ada 550 pekerjaan baru. Belum sekretaris daerah, belum kepala-kepala dinas. Kalau kita tidak jago digital, kita bisa kok meng-hire (membayar) staf," kata Ridwan Kamil.
Transformasi digital juga tidak berarti menghapus PNS yang pekerjaannya diambil alih oleh kerja mesin digital. Pemprov Jawa Barat misalnya, saat melakukan digitalisasi SIPD untuk perencanaan, terdapat 220 PNS yang harus kehilangan pekerjaan.
"Bukan berarti lantas mereka di-PHK, tapi digeser dari tupoksi rutin yang sudah digantikan mesin, ke tupoksi yang dinamis. Berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi tupoksinya bekerja apa saja," jelas mantan Wali Kota Bandung itu.
Setiap aparatur kata Ridwan Kamil harus adaptif dengan gelombang perubahan. Caranya harus terus belajar. Sebab jika tidak, maka mereka pasti akan tergeser oleh generasi di bawahnya.
