Bandung (ANTARA) -
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Nasional Indonesia (Aptisi) menyampaikan aspirasi ke Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, terkait dengan kebijakan akreditasi mandiri serta jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Kami sudah menyampaikan aspirasi berjamaah ke Jakarta ke Kemendikbud, Komisi X DPR RI bahkan ke Presiden Republik Indonesia, di Istana Negara. Semua Rektor (PTS) sudah menyampaikan semua pesannya dan intinya keberatan dengan akreditasi serta jalur mandiri PTN selain permasalahan lainnya," Ketua Aptisi Prof Dr Ir H Eddy Jusuf, di Kota Bandung, Rabu.
Ditemui seusai pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pasundan masa bakti 2022-2027 Kampus Unpas Taman Sari Bandung, Eddy menuturkan selama ini perguruan tinggi swasta (PTS) se-Indonesia merasakan dirugikan oleh kebijakan akreditasi mandiri serta jalur mandiri di PTN.
"Kita ada di lingkungan perguruan tinggi swasta yang cukup banyak ada 478 PTS di Jabar dan ada 14 PTN Jabar-Banten. Tentu kita melihat jika PT bukan hanya di Bandung dan Jakarta saja, namun juga kita harus memperhatikan yang ada di luar sana," kata dia.
Eddy yang juga menjabat Rektor Unpas ini mengatakan hal yang paling banyak disampaikan yakni keluhan PTS tentang mahalnya biaya akreditasi yang harus ditanggung PTS.
"Itu karena masa pandemi beberapa PTS khususnya prodi sudah habis masa berlakunya harus melakukan reakreditasi setelah ada UU No.12 Tahun 2012 sejak Maret tahun 2022, bagi yang sudah habis dilakukan akreditasi mandiri, kecuali prodi yang belum ada masih oleh BAN PT," kata dia
Setiap reakreditasi mandiri, PTS harus membayar Rp53 juta per program studi dan jumlah ini sangat memberatkan, terlebih untuk LAM PTkes yakni Rp83 juta sehingga total harus membayar Rp115 juta.
