Saat ini Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022.
Azwar Anas pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua periode, yakni periode 2010-2015 ketika diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan periode 2016-2021 diusung PDI Perjuangan. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI.
Ketika menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Azwar Anas dinilai berhasil mendorong pariwisata di kabupaten tersebut, termasuk dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan, seperti Tour de Ijen, Banyuwangi Festival, Banyuwangi Ethno Carnival, dan Banyuwangi Jazz Festival.
Banyuwangi pun meraih penghargaan "Innovation Goverment Award" sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia sejak 2018
Sebelumnya Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu nama calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Presiden Jokowi.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta, Selasa.
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial.
Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama pengganti Tjahjo.
"Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto.
Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Terkait reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDI Perjuangan terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Akan tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
