Jokowi menjelaskan pemerintah harus membelanjakan subsidi hingga Rp502 triliun untuk menahan harga BBM, khususnya BBM subsidi, agar tidak membebani daya beli masyarakat.
"Angka subsidi kita memang terlalu besar, cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun, karena kita harus menahan harga pertalite, gas, listrik, termasuk pertamax, gede sekali," ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2021 PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, mengungkapkan akan ada 60 negara ekonominya terancam runtuh dan soal 5 kepala pemerintahan yang meminta agar Indonesia membuka ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO).
"Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN/PBB menyampaikan, terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana," kata Presiden Jokowi.
