Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 agar berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, demikian seturut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Presiden tadi menyampaikan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga sisi sustainabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers selepas sidang kabinet paripurna.
Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan untuk tahun 2023 prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk ibu kota negara (IKN) Nusantara, dan juga penyelenggaraan pemilihan umum yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dana abadi pendidikan yang akan dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun mekanisme shock absorber," katanya.
Presiden Joko Widodo perintahkan jaga defisit APBN 2023 di bawah tiga persen
Senin, 8 Agustus 2022 17:18 WIB