Dengan BBM Subsidi ini, BUMN perkeretaapian ini dapat berhemat Rp200 miliar per tahun.
"Dana itu untuk peningkatan pelayanan, stasiun akan kita sterilisasi pelan-pelan agar penumpang nyaman. Jadi, semangatnya untuk perbaikan layanan publik," kata Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.
Jonan menambahkan pihaknya akan memastikan tidak ada kebocoran dalam penggunaan BBM subsidi sehingga sesuai peruntukannya dalam angkutan penumpang dan barang.
Bila BBM PSO habis dalam penggunaannya, maka perseroan akan membeli BBM dengan harga industri. Sebaliknya, bila kuota BBM subsidi berlebih, maka perseroan akan mengembalikannya.
"Intinya, kami menyambut baik penyetaraan penggunaan BBM seperti angkutan jalan raya lainnya, karena ini untuk rakyat. Kami akan terus berusaha untuk tidak memberatkan APBN sepanjang kami mampu," ujarnya.
Kereta api milik KAI merupakan transportasi publik yang mengangkut 200 juta penumpang dan 25 juta ton angkutan barang dalam satu tahunnya, sehingga mendapatkan kuota bahan bakar minyak Public Service Obligation (PSO) untuk kebutuhan operasionalnya.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman sebelumnya mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya tim verifikasi BPH Migas melakukan verifikasi terhadap KAI di seluruh Daerah Operasi (Daop).
"PT KAI mengangkut 200 juta orang setahun dan 25 juta ton barang. Maka dari itu BBM subsidi untuk rakyat itu baiknya dialokasikan untuk transportasi publik. Sama seperti PT KAI, Pelni juga angkutan untuk rakyat," papar Andy.
Pengalokasian BBM PSO kepada KAI dituangkan dalam SK Kepala BPH Migas No.005/PSO/BPH MIGAS/KOM/2012 tentang penetapan kuota BBM jenis tertentu. Pada 2011, KAI menggunakan BBM PSO 107 Kilo Liter dan BBM Industri (non PSO) sebanyak 60 kilo liter.
***2***
ant
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.