"Seharusnya LPPD tersebut harus sudah disosialisasikan sejak sekarang atau sebelum Gubernur Jabar menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 ke kami (DPRD Jabar)," kata anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat Didin Supriadin di Bandung, Kamis.
Didin mengatakan, berdasarkan rapat dari Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Barat dinyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Barat akan diserahkan pada tanggal 28 Maret 2012.
"Jadi LPPD 2012 Pemprov Jawa Barat tersebut hukumnya 'setingkat wajib' untuk disosialisasikan kepada masyarakat karena selain sudah diatur dalam aturan perundang-undangan, LPPD tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk melaporkan kinerjanya kepada masyarakat," kata dia.
Tujuan disosialisasikannya LPPD tersebut kepada masyarakat melalui media massa, kata Didin, ialah agar masyarakat dapat mengkritisi, memberi masukan dan saran kepada pemprov melalui DPRD untuk perbaikan pembangunan ke depannya.
"Jadi kami mengharapkan sosialisasi LPPD di media massa itu dilaksanakan sebelum gubernur menyerahkan LKPJ ke DPRD," katanya.
Menurut dia, pada tahun sebelumnya Gubernur Jawa Barat pernah memuat LPPD di salah satu media massa namun pemuatannya setelah gubernur menyerahkan LKPJ-nya.
"Hal ini aneh kan? Jadi mana mungkin akan ada masyarakat yang mau mengkritisi LPPD-nya," katanya.
Sementara itu, menyoroti LPKJ Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2011, dirinya sudah memiliki beberapa catatan yang akan dipertanyakan seperti tentang tergat indeks pembangunan manusia (IPM) yang tidak tercapai.
"Padahal dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) target IPM 2011 sudah direvisi dan angkanya sudah diturunkan," kata Didin.
Dikatakannya, walaupun sudah diturunkan target IPM tersebut, tapi tetap saja hasilnya tidak tercapai dan semua indikator IPM, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli targetnya tidak ada yang tercapai.
"Selain itu, saat berdiskusi dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) Jabar, anggota Komisi E banyak yang menanyakan tentang program satu juta tenaga kerja," kata Didin.
Ia menuturkan, hal lain yang menjadi catatannya pihaknya ialah program KTP berasuransi karena hingga saat ini asuransi kesehatan untuk seluruh masyarakat Jabar itu belum juga terealisasi.
"Padahal, tahun ini merupakan tahun terakhir gubernur dan wakilnya menjabat. Ini beberapa catatan yang akan kita tanyakan. Masih banyak catatan yang akan kita pertanyakan ke gubernur terkait LKPJ tahun 2011," kata Didin.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.