ANTARAJAWABARAT.com,13/2 - Komisi E DPRD Jawa Barat, Tertundanya realisasi uang insentif sebesar Rp100 ribu bagi guru honorer dari Gubernur Jawa Barat yang mestinya cair di tahun 2011 jangan dijadikan alat politik menjelang Pilgub.
"Bisa saja kan seperti itu. Sengaja diulur-ulur dan dicairkan dekat-dekat Pilgub untuk meraih simpati. Kami meminta, soal kesejahteraan guru jangan dipolitisir. Terlebih saat ini pelaksanaan Pilgub sebentar lagi," kata anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Senin.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat ini, menilai belum diterimanya uang intensif sebesar Rp100 ribu bagi setiap guru honorer di Jabar dari Gubernur Jabar, mencerminkan carut marutnya database dan perencanaan di Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Sejak awal kami sudah ingatkan agar Dinas Pendidikab Jabar membereskan database dulu sebelum melakukan kegiatan. Namun nyatanya database ini tidak beres-beres juga. Salah satu buktinya soal realisasi insentif yang dikeluhkan guru honorer," kata Didin.
Ia menambahkan, Komisi E DPRD Jawa Barat akan mempertanyakan permasalahan ini pada LKPJ Gubernur Jawa Barat mendatang.
"Nanti kami akan tanyakan mengenai keterlambatan pencairan ini tentunya bakal menjadi bahasan di dewan saat LKPJ nanti," katanya.
Sebelumnya, sekitar 50 orang dari Forum Komunikasi Guru Honorer Kota Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Senin, menagih dana insentif guru honor tahun 2011 dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Kami datang ke sini untuk menangih janji Pak Gubernur Jabar yang berjanji akan memberikan dana insentif kepada guru honorer," kata Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung Yanyan Herdiyan disela-sela aksinya.
Namun, kata Yanyan, hingga saat ini para guru honorer di tujuh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat belum menerima dana insentif bagi guru honorer sebesar Rp100 ribu dari Gubernur Jawa Barat tersebut.
"Sampai sekarang, kami belum menerima uang tersebut. Tapi kata orang Pemprov Jabar uang tersebut sudah diberikan ke pemkab/pemkot yang ada melalui PGRI-nya," kata Yanyan.
Ketujuh daerah yang belum menerima dana insentif bagi guru honorer dari Gubernur Jawa Barat tersebut ialah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Banjar, Ciamis, Cirebon, Kuningan dan Kota Cimahi.
Yanyan menambahkan, FKGH Kota Bandung akan terus melakukan berbagai upaya agar janji dana insentif fari Gubernur Jawa Barat itu bisa diterima oleh seluruh guru honorer di Jawa Barat.***3***
Ajat s
INSENTIF GURU HONORER JANGAN JADI ALAT POLITIS
Senin, 13 Februari 2012 16:35 WIB
