DINKES KABUPATEN BANDUNG BERENCANA REHABILITASI 12 PUSKESMAS

ANTARAJAWABARAT.com,13/12 - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung, berencana menganggarkan biaya rehabilitasi 12 Puskesmas, sebagai upaya untuk memenuhi standar minimum pelayanan (SPM) dalam meningkatkan derajat kesehatan warga kabupaten itu.

"Kami berencana akan menganggarkan rehabilitasi 12 Puskesmas dalam APBD 2012 nanti," kata Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, dr H Ahmad Kutijadi di Soreang, Selasa.

Sebelumnya, kata Ahmad, sekitar 50 persen puskesmas di Kabupaten Bandung belum memenuhi SPM, karena fasilitas maupun sumber daya manusianya masih kurang, tapi setelah 32 dari 62 Puskesmas direhabilitasi, kini semuanya sudah memenhhi SPM.

Dia mengaku, biaya rehabilitasi puskesmas tersebut didapat dari tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sejumlah perusahaan baik perusahaan swasta, BUMN maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Meski demikian, menurut Ahmad, dengan jumlah penduduk 3,5 juta, lebih seharusnya Kabupaten Bandung memerlukan sekitar seratus puskesmas, yang belum tercapai karena terbatasnya anggaran.

"Ini disebabkan anggaran masih kurang, sekitar 5-6 persen dari jumlah APBD, yang idealnya 10 persen. Tapi itu tidak mungkin, karena anggaran juga diperlukan bagi sektor lain yang lebih bermanfaat," ujarnya.

Menurut standar yang ada, satu puskesmas hanya melayani 30 warga. Tapi, kurangnya rasio dan tenaga medis menyebabkan pelayanan kesehatan masih kurang.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, pihaknya menempatkan pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang dipimpinnya.

Ia menyebutkan, program CSR perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Ini menunjukkan usaha kebersamaan yang berasaskan sabilulungan antara pemerintah dan para agnia serta unsur masyarakat lainnya di Kabupaten Bandung sudah terjalin," tuturnya.

Ia mengaku, sasaran pembangunan tidak mungkin tercapai bila hanya mengandalkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah saja. Tapi butuh partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan lainnya. ***4***

Ayi K