BRI respons pernyataan Menteri Risma, salurkan bansos sesuai peraturan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menyebutkan terdapat anggaran bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,7 triliun yang masih tertahan di bank Himpunan Milik Negara (Himbara).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI beserta bank Himbara lain telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020, dan Pedoman Umum atau petunjuk teknis penyaluran bansos.

“Dalam implementasi penyaluran bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,” kata Supari dalam keterangan resmi, Jumat.

Baca juga: BRI dan Kementerian BUMN dukung pemberdayaan UMKM klaster tanaman hias

Terkait pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan bahwa BRI dan Himbara berperan menyalurkan dana kepada KPM melalui koordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat I dan II yang anggotanya terdiri dari sekretaris daerah, dinas sosial, dan pendamping Kemensos di daerah.

Tim Koordinasi Daerah Tingkat I dan II bertugas menentukan jadwal dan lokasi untuk mendatangkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) guna menerima KKS dan buku tabungan.

Dengan instruksi Kemensos, pendistribusian KKS dan buku tabungan pun dilakukan lebih awal untuk mempercepat pendistribusian, meskipun surat perintah pencairan dana (SP2D) belum tersedia dan atau KPM belum memiliki data bayar dari Kemensos.

Supari mengatakan kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Demak pada tanggal 12 Januari 2022 untuk KPM atas nama Ishaq H, disebabkan Ishaq H belum masuk ke dalam daftar bayar dari Kemensos. Kemensos lah yang berwenang memasukkan Ishaq ke dalam daftar bayar tersebut.