ANTARAJAWABARAT.com, 9/10 - Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu segera melakukan rehuffle terhadap menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik.
Berdasarkan pengamatannya, saat ini terdapat sejumlah menteri yang dibahas ditengah-tengah publik layak untuk dicopot dari jabatannya.
Berbagai alasan penyebab menteri itu layak untuk diganti tidak hanya seputar karena kementerian yang dipimpinnya karena korupsi, tapi juga ada yang bermasalah dengan moral dan minimnya prestasi serta kesehatan.
"Tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk menunda pergantian menteri yang telah menurunkan martabat Presiden SBY. Tak hanya itu, tak ada alasan bagi presiden SBY untuk mencopot menteri dari PKS," kata Hidayat Nurwahid saat mengisi Ceramah Kebangsaan dalam Silaturahim Akbar di Ponpes Ah-Ihsan, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Menurutnya, SBY orang yang bijak dan rasional termasuk harus ada alasan yang bisa diterima publik dalam mencopot pembantunya.
Disampaikannya, apabila penggantian menteri tidak rasional, yang ada justru mendatangkan masalah baru bagi presiden.
Hal ini tidak akan menguntungkan semua pihak yang ada malah merugikan termasuk untuk presiden.
Terlebih PKS sejak sebelum deklarasi SBY Boediono ada, PKS telah mempunyai kesepakatan khusus mengenai komposisi menteri.
"Saat ini ada empat menteri dari PKS diantaranya Mentieri Pertanian, Sosial, Menristek dan Menkominfo. Saya akui Presiden SBY mempunyai hak utnuk mengganti siapapun. Bagi PKS sendiri berdiri diluar kabinet pun tidak jadi masalah," ujar Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen tersebut.
Disampaikannya, lambatnya penyikapan presiden atas masalah reshuffle telah menyebabkan konsentrasi menteri yang diwacanakan akan diganti menjadi tidak fokus dalam bekerja. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap pembangunan.
"Rakyat telah memberikan kepercayaan pada Presiden SBY termasuk menghadirkan menteri dan reshufflenya. Sehingga sudah sewajarnya SBY bisa memaksimalkan hak itu untuk kebaikan negara bukan sekadar melanggengkan kekuasaan. Apalagi menyulitkan beliau," ujarnya.
Dikatakannya, tidak ada salahnya SBY untuk masalah ini menggunakan idiom mantan Wapres Jusuf Kalla lebih cepat lebih baik dalam melakukan reshuffle.
Sebab, kawan yang baik adalah yang mengingatkan bukan yang membiarkan terpeleset dan membuat kesepakatan dalam sebuah kesalahan. Masing-masing komponen bangsa jangan saling menunggu dalam melakukan perbaikan.
-hedi-