Jakarta (ANTARA) - Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan bahwa beberapa pengamat dari luar negeri mengapresiasi pencapaian Pemerintahan Presiden Joko Widodo di sektor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Saidiman merujuk pada pernyataan seorang profesor dari National University of Singapore Kishore Mahbubani di sebuah artikel, yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi merupakan pemimpin jenius karena cukup berhasil menurunkan ketimpangan sosial melalui berbagai program pro-rakyat.
“Mahbubani juga mengatakan bahwa reformasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup berhasil,” ujar Saidiman, dalam Webinar Moya Institute berjudul "Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin: Capaian, Harapan dan Tantangan" yang digelar Senin (18/10).
Adapun indikator-indikator keberhasilan dari reformasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, serta pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah.
Sementara itu, Direktur Pasca Sarjana Universitas Sahid Marlinda Irwanti menyoroti pencapaian target Pemerintah Presiden Jokowi terkait tujuan kelima dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG), yakni kesetaraan gender.
Menurut Marlinda, di periode kedua ini telah muncul beberapa kebijakan positif, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada penanganan atau pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Contoh kebijakan itu, ujar Marlinda, adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
"Perpres ini meneguhkan kewenangan Kementerian PPPA untuk menyelenggarakan koordinasi pelayanan terpadu di tingkat daerah, dan menjadi rujukan akhir koordinasi di tingkat nasional untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan," ujar Marlinda.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti menyatakan, beberapa persoalan terkait keagamaan kurang tertangani dengan baik di periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi ini, khususnya terkait komunikasi.
Ia berharap agar komunikasi antara Istana dengan sejumlah kelompok keagamaan tidak terjadi secara sporadis dan dapat bersifat berkelanjutan.
"Faktor komunikasi perlu diperbaiki, agar terjadi sebaik-baiknya. Komunikasi tidak sporadis, istilahnya seperti "pemadam kebakaran". Komunikasi antara ulama dan umara perlu dibangun sebaik-baiknya," ucap Mu'ti.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto selaku pemantik diskusi memberi sedikit catatan pada sektor pemberantasan korupsi dan indeks demokrasi yang naik turun.
"Namun ada juga beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai keberhasilan, seperti pembangunan infrastruktur yang masif, stabilitas politik dan keamanan, serta yang terbaru adalah keberhasilan penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Provinsi paling timur Indonesia, Papua," ujar Hery.
Dengan berbagai kekurangannya, ia optimistis pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mampu memaksimalkan kinerja dan capaian ke depan sebagaimana harapan masyarakat.
