"Saya rasa target WTP yang di cita-citakan Pemprov Jabar sulit untuk direalisasikan," kata anggota Komis A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah, saat ditanya soal target Pemprov yang optimis mendapatkan penilai WTP dari hasil LHP BPK pada penggunaan APBD tahun 2010 lalu, di Bandung, Rabu.
Deden mengatakan, alasan pihaknya tak optimis Pemprov Jabar mampu meraih penilaian WTP karena saat ini biro keuangan Pemprov Jabar relatif masih berorientasi kepada Kepmen Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, acuan pengelolaan keuangan yang dilakukan biro keuangan yang dianggap tidak sepenuhnya mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ialah terkait bantuan keuangan, bantuan kabupaten/kota, bantuan sosial serta belanja hibah.
Ia menuturkan, bantuan pemerintah tersebut, dalam pengelolaannya rata-rata masih mengacu kepada Kepmen Nomor 29 Tahun 2002 yang pertanggung jawabannya hanya dengan proses berita acara penggunaan anggaran dan transfer dana.
"Tapi kalau pelaporannya dengan menggunakan Permendagri nomor 13/2006, selain berita acara dan bukti transfer, juga turut menyertakan proses pertanggungjawaban penggunaan anggarannya," ujar Deden.
Dikatakannya, pemberian bantuan untuk kabupaten/kota, bantuan sosial, dan belanja hibah pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak yang tidak dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, Pemprov Jabar agar menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran bantuan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku optimis bahwa dalam LHP BPK tahun 2010 pemerintah Provinsi Jabar akan mendapatkan penilaian WTP.
Heryawan optimis karena penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disandang pada LHP BPK tahun 2009, pada tahun 2009 ini sudah tidak termasuk pengecualian.
"Tahun 2010 pengecualian terkait penataan aset sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan yang lain tidak ada pengecualian lagi. Hingga kita bisa mendapatkan penilaian WTP," kata Heryawan.
Gubernur berharap, Kota Banjar agar dapat mempertahannkan LHP BPK dengan penilaian WTP.
Pihaknya sudah mewanti-wanti agar Banjar tetap mempertahankan prestasinya.
"Mudah-mudahan Banjar bisa mewakili Kabupaten/Kota di Jabar yang memiliki hasil LHP BPK dengan WTP. Saya juga berharap kota/kabupaten lain di Jabar mendapatkan penilaian yang baik," ujar Gubernur.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.