Bandung, 27/1 (ANTARA) - Komisi A DPRD Jawa Barat, menilai proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut lambat sehingga menyebabkan konflik atau fitnah di masyarakat Garut.
"Kami menilai ini lambat, sehingga jadinya seperti sekarang, ada konflik dan timbul fitnah yang menyangkut pautkan dengan isu SARA," kata Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan, usai menerima perwakilan Forum Masyarakat dan Ulama Garut, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis.
Ia menjelaskan, lambatnya proses pelantikan Sekda Garut ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti eksposes dari media dan adanya surat Gubernur Jawa Barat yang mengangkat Sekda Garut sementara.
Menurutnya, draf tiga calon Sekda Garut yang diusulkan oleh Bupati Garut Aceng M Fikri telah diserahkan ke Kemendagri sejak tanggal 18 Januari 2011 lalu.
"Daftar calon Sekda Garut sudah diserahkan ke Kemendagri, sejak tanggal 18 Januari 2011 kemarin," ujar Ricky.
Dikatakannya, dalam menyikapi permasalahan Sekda Garut, mayarakat Garutnya sendiri juga dinilai dinamis dan sensitif sehingga menyebabkan timbul kisruh, konflik bahkan fitnah.
Terkait dengan adanya permintaan Forum Masyarakat dan Ulama Garut yang mendesak segera dilakukan pelantikan Sekda Garut, pihaknya berjanji akan mengirimkan nota ke Kemendagri dalam waktu dekat ini.
"Menanggapi salah satu permintaan dari Forum Masyarakat dan Ulama Garut, dalam waktu dekat ini kita akan kirimkan nota ke Kemendagri," ujar Ricky.
Sebelum melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD Jawa Barat, ratusan warga dari Forum Masyarakat dan Ulama Garut, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung.
Dalam aksinya, massa yang terdiri dari anak kecil hingga orang dewasa menyatakan beberapa tuntutan seperti meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera melantik Sekda Garut dan jangan termakan isu, propaganda serta agitasi kepentingan-kepentingan dari kelompok yang mendeskreditkan salah satu calon Sekda Garut.
Ajat S