Bandung, 20/12 (ANTARA) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Jawa Barat telah menghasilkan 6.690 unit sarana dan prasarana dasar di perdesaan yang tersebar di 17 kabupaten di provinsi itu.
"Sejak PNPM Mandiri Perdesaan digulirkan tahun 2007, hingga saat ini telah dihasilkan atau dibangun 6.690 unit sarana dasar perdesaan yang dibangun dengan melibatkan masyarakat," kata Gubernur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan di Bandung, Senin.
Fasilitas yang dibangun dengan taget memberdayakan perekonomian dan kesejahtaraan masyarakat perdesaan di 398 kecamatan itu antara lain sarana jembatan, mandi cuci kakus (MCK), sarana air bersih, irigasi, Posyandu dan gedung sekolah.
Menurut Heryawan, kompleksnya permasalahan kemiskinan dan pengangguran khususnya di Jawa Barat, menuntut komitmen tinggi dari semua pihak, terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya ini harus diiringi dengan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Pemerintah Pusat meluncurkan program PNPM Mandiri Perdesaan (MP), untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan segenap unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," kata Heryawan.
Di Jawa Barat, kata Heryawan, program PNPN Mandiri Perdesaan digulirkan di 17 kabupaten yang meliputi 398 kecamatan dengan total alokasi dana yang digulirkan mulai 2007 hingga 2010 sebesar Rp2,66 triliun dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
Bantuan itu antara lain sebesar Rp2,134 triliun dari APBN sedangkan sisanya sebesar Rp533,59 miliar dari APBD kabupaten masing-masing. Program PNPM Mandiri Perdesaan hanya difokuskan untuk kabupaten, sedangkan untuk kota menggunakan skema dan pola lain.
Sementara itu berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), bantuan selam tiga tahun itu terserap untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana perdesaan senilai Rp695,96 miliar atau mencapai 60 persen.
Sedangkan sisanya untuk kegiatan sektor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) senilai Rp223,764 miliar, dana bergulir pendidikan Rp134,39 miliar dan Rp48,27 miliar atau empat persen lainnya untuk bidang kesehatan.
"Untuk memudahkan pengelolaan dana bergulir itu dibentuk unit pengelolaan kegiatan (UPK) yang tersebar di 400 kecamatan di Jabar," kata Kepala BPMPD Jawa Barat Dadang Ma'soem.
UPK tersebut untuk memudahkan perencanaan, pengembangan dan kesinambungan program PNPM agar lebih terarah dan berhasil guna. ***3***
Syarif A