"Pada prinsipnya kami terbuka, karena KUR memang program pemerintah. Tapi kami memiliki aturan untuk menyalurkan dana KUR itu, syaratnya ringan, bagi yang ingin mendapatkan KUR cukup memiliki KTP, KK dan merupakan warga pribumi, bukan orang pendatang, apalagi rumahnya ngontrak, kami masih akan koordinasi terlebih dahulu," kata Slamet Riady kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis.
Dijelaskannya, bagi masyarakat ingin mendapatkan KUR cukup memiliki usaha yang sudah berjalan selama enam bulan, sedangkan besaran bantuan KUR, lanjut dia, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
"Setelah mereka mengajukan untuk mendapatkan KUR, kami berikan penilaian sejauhmana perjalanan usaha yang sedang dijalankan. Kalau memang dapat mengejar target untuk pembayaran, maka secara otomatis kami langsung memberikan tanpa ada pertimbangan yang lain," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, terdapat sembilan bank pelaksana yang menjadi penyalur KUR. Di antaranya, BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Bukopin dan BTN. Ditambah, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar, Bank Jateng dan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Kendati demikian diakuinya, tingkat bunga yang dipatok masih tinggi yakni berkisar antara 1,25 untuk 1 tahun, 1,020 untuk 2 tahun, 1,015 untuk satu setengah tahun.
Sementara itu, warga Kota Cimahi, Hariono mengaku jika dirinya kesulitan untuk mendapatkan KUR yang sudah diprogramkan pemerintah sejak tahun 2008 silam.
Pasalnya, setiap perbankan memiliki aturan berbeda dalam menyalurkan KUR yang sudah digenjot untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia tersebut.
"KUR itu kan memang diperuntukkan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian ditingkat masyarakat bawah dengan pinjaman tanpa agunan, namun kenyataannya masyarakat masih dipersulit dengan hal-hal teknis yang tidak subtansial dalam mekanisme peminjaman KUR itu sendiri," ujarnya.
Seharusnya KUR itu, sambungnya, dapat dimanfaatkan koperasi dan pemuda yang punya potensi serta mau berusaha sendiri dalam wadah koperasi.
Jika peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
"Dengan pemanfaatan dana KUR, pemerintah mengharapkan terjadi penurunan jumlah pengangguran secara berkala setiap tahun. Namun, kalau penyerapannya cukup kecil sama halnya pemerintah tidak konsisten dengan dana KUR tersebut," paparnya.
Usaha pemerintah untuk menyalurkan KUR selama ini belumlah maksimal, karena selama ini tidak ada pengawasan terhadap pihak terkait bagaimana teknis masyarakat dalam mengupayakan KUR yang terkadang prosesnya sulit.
Hal senada juga diungkapkan, Taufiq warga Melong Kota Cimahi, dirinya merasakan kesulitan mendapatkan dana KUR saat akan mengembangkan usahanya di bidang jasa.
"Saya juga waktu itu tidak dapat KUR karena alasan yang sepele, meski itu hanya alasan saja. Intinya KUR untuk orang yang memiliki modal besar saja," pungkasnya.***2***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.