Bandung, 21/7 (ANTARA) - Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Prof Dr Ina Primiana Sagir mengusulkan pemerintah membentuk Dewan Pengembangan UMKM Nasional (DPUN) untuk mengoptimalisasi pemberdayaan UMKM di Indonesia.
"Saat ini ada sekitar 17 kementerian yang terjun dan memiliki program pengembangan UMKM, namun dilain pihak pengembangan UMKM masih jauh dari harapan karena tidak fokus dan cenderung ego sektoral," kata Ina Primiana yang disampaikan pada Sidang Pleno XIV ISEI di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Rabu.
Menurut Ina, kepedulian sejumlah kementerian di Indonesia dalam mengurusi dan ikut berupaya memberdayakan UMKM adalah sebuah angin segar dan potensi, namun dilain pihak program yang mereka kembangkan beragam dan terkadang tidak tepat sasaran sehingga tidak mendorong produktifitas.
Akibat pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sendiri-sendiri, kata Ina, kualitas dan arah pengembangan UMKM tersebut tidak merata bahkan akibat ego sektoral setiap instansi asyik dengan program sendiri-sendiri.
"Pengembangan UMKM tidak hanya mendorong produksi saja, namun juga menyangkut bahan baku, kemasan, pemasaran hingga manajemen usaha. Selama ini instansi pembina UMKM seakan berjalan sendiri-sendiri," kata Ina.
Oleh karena itu, perlu ada Dewan Pengembangan UMKM Nasional yang akan menghimpun dan mengkoordinasikan program pengembangan UMKM secara terfokus dan memecahkan permasalahan usaha UMKM secara menyeluruh.
DPUN tersebut, kata Ina selain menjadi wadah koordinasi pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga akan menginventarisir permasalahan UMKM, mengentaskan hambatan hingga mendorong UMKM menjadi lembaga inovatif dan kreatif.
"UMKM tak semata program pengentasan kemiskinan, namun harus didorong menjadi lembaha kreatif dan inovatif serta berkontribusi bagi pengembangan ekonomi nasional," kata Ina.
Dengan lebih terkoordinasi, maka pengembangan UMKM diharapkan bisa lebih maksimal dan terarah dengan kekuatan kapital pengembangan yang lebih besar karena dorongan dari belasan kementrian hingga ke tingkat daerah.
"Hasil penelitian ISEI di lima provinsi di Indonesia menunjukkan bantuan modal yang selama ini digulirkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha UMKM. Jadi perlu ada upaya sinergitas yang lebih intensif lagi disamping memetakan karakter UMKM di masing-masing daerah," kata Ina yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu.
Usulan pembentukan Dewan Pengembangan UMKM Nasional itu mendapat sambutan dari peserta dan menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam sidang paralel ISEI itu.
Salah seorang ekonom, Dr Aviliani menyambut baik usulan tersebut, namun selain adanya DPUN juga diperlukan adanya upaya menempatkan UMKM pada posisi yang semestinya yakni tidak hanya sebagai program pengentasan kemiskinan namun menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi nasional.
"Memang perlu ada koordinasi dan sinergitas lebih optimal dalam pengembangan UMKM, sehingga perhatian belasan kementrian dalam pengembangan UMKM benar-benar mendorong secara positif dan tepat sasaran," kata Aviliani.
Sementara itu Wakil Ketua KADIN Bidang UMKM, Sandiaga Uno menyebutkan usulan tersebut baru merupakan pendapat yang perlu dibahas lebih lanjut. Ia sendiri masih akan menunggu konsep lebih lanjut lembaga itu.
"DPUN merupakan usulan dari Prof Ina Primiana, itu bagus. Kami akan mencermati dulu usulan itu. Yang jelas UMKM harus memiliki road map bisnis yang lebih matang sehingga bisa meningkat menjadi bisnis yang lebih besar," kata Sandiaga Uno yang juga salah satu kandidat Ketua Umum KADIN itu.***2***
Syarif A