Sukabumi, 30/6 (ANTARA) - Puluhan Pengurus Anak Cabang Rabu petang menyegel kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sebagai sebagai tanda kekecewaannya terhadap kepemimpinan Ketua DPC, Cecep Setiawan.
Selain menyegel, para pegurus PAC yang membawa sejumlah poster tentang tuntutan pemecatan Cecep, juga melakukan aksi bakar ban bekas di depan kantor DPC.
Namun sayangnya, tak ada satu pun pengurus DPC Gerindra yang berada di kantor tersebut.
"Kami minta Cecep Setiawan mundur dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra karena tak bisa membawa partai dengan baik. Kepemimpinan Cecep otoriter," kata mantan Ketua PAC Cikembar Dudun Ibrahim di sela-sela aksinya.
Selain itu, kepemimpinan Cecep juga tidak transparan dalam penggunaan dana pembinaan yang berasal dari potongan gaji empat anggota DPRD Kabupaten Sukabumi asal Gerindra sebesar Rp12 juta dan dana insentif dari pemerintah tak jelas penggunaannya.
"Secara sepihak DPC juga mencabut surat keputusan (SK) sejumlah PAC tanpa ada pemberitahuan, dan itu menyalahi aturan AD/ART partai politik. Banyak pengurus DPC yang mengundurkan diri karena kepengurusan Gerindra sekarang tidak profesional," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar DPC lebih terbuka dalam penggunaan dana dan tidak otoriter. "Jika tidak, maka kami minta Cecep Setiawan mundur sebagai ketua DPC Gerindra," katanya.
Sebelumnya, para pengurus PAC pada Minggu (27/6) sudah melakukan pertemuan dengan jajaran pengurus DPC, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga sempat terjadi adu mulut.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi Cecep Setiawan mengakui adanya kepengurusan PAC ganda karena para PAC terkait ada yang dibentuk oleh pejabat sementara DPD Gerindra, tetapi semua PAC akan diakomodasi dalam kepengurusan.
"Saat ini kami tengah menginventarisasi semua pengurus Gerindra, mulai PAC hingga ranting. Kami akan akomodasi semua masukan dari PAC ini," katanya.
Ketika ditanya soal dana pembinaan, lanjut Cecep, semua dana yang diperoleh parpol sudah dilaporkan sesuai dengan prosedur ke DPD Gerindra karena laporan keuangan tersebut tidak sepatutnya dipublikasikan.
"Kami selalu tranparan dan jelas penggunaan setiap anggaran," katanya.*
(S037/A035)