"Tahun ini kami berinisiatif membuat Perda Kinerja Birokrasi. Perda ini merupakan raperda inisiatif dari DPRD," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara, ketika dihubungi, di Bandung, Senin.
Ia menjelaskan, raperda tersebut dinilai penting karena dapat dijadikan tolak ukur untuk kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jabar.
Selama ini, kata Irfan, penilai kinerja seorang PNS didasarkan pada absen kehadiran.
"Seharusnya penilaian kinerja PNS itu tidak berdasarkan absen. Ini tidak adil, harusnya didasarkan pada kualitas kerjanya dong. Oleh karena itu, Raperda Kinerja Birokrasi ini perlu dibuat," katanya.
Dikatakannya, usulan Raperda Kinerja Birokrasi tersebut telah dimasukkan dalam pembahasan Prolegda 2010 DPRD Jabar.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPRD Provinsi Jawa Barat, menyatakan ada 28 rancangan peraturan daerah (Raperda) baru pada tahun 2010 yang akan diusulkan dalam Prolegda 2010.
"Untuk Prolegda 2010 ini, pihak eksekutif sudah mengusulkan sebanyak 28 Raperda untuk dimasukkan dalam pembahasan Prolegda 2010," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Jawa Barat, Tate Komarudin.
Tate mengatakan, dari 28 raperda yang akan diusulkan dalam Prolegda 2010 ada empat raperda prioritas yang akan dibahas untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Keempat raperda itu, ialah Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Raperda Pelayanan Terpadu, Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda tentang Penyuluhan Sampah.
Ia mengatakan, keempat raperda itu menjadi prioritas dalam pembahasan prolegda 2010 karena tidak selesai dalam pembahasan prolegda 2009 silam.
"Sebenarnya, keempat raperda tersebut merupakan sisa dari raperda di tahun 2009 yang belum disahkan. Untuk 2009 sendiri telah disahkan belasan raperda menjadi perda," katanya.
Dikatakannya,saat ini Banleg tengah menginventarisasi usulan raperda yang akan dibuat, baik itu dari hak inisiatif anggota DPRD Jabar atau dari pihak eksekutif (Pemprov Jabar).
"Selanjutnya akan disusun daftar serta prioritas yang akan dikerjakan dalam satu tahun," katanya.
ajat
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.