Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut logistik dan distribusi vaksin COVID-19 tidak murah dan tidak mudah karena memerlukan penyimpanan secara khusus dan harus didistribusikan ke seluruh Indonesia.
“Vaksin ini harus disimpan dalam suhu minus, ada minus dua, minus tujuh dan itu dari bagi Indonesia berarti tantangannya luar biasa dari sisi logistik,” katanya dalam Capital Market Summit and Expo (CSME) secara virtual di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah telah mencadangkan anggaran untuk kebutuhan logistik dan distribusi vaksin COVID-19 dalam tahun jamak atau multiyear.
“Untuk anggarannya saya sediakan untuk tahun ini maupun tahun depan secara bertahap,” katanya.
Menkeu melanjutkan saat ini Kementerian Kesehatan membuat perencanaan di semua provinsi di Tanah Air terkait vaksinasi termasuk prioritas utama yang akan mendapatkan vaksin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran pembayaran uang muka vaksin untuk tahun ini sebesar Rp3,8 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan anggaran vaksin tahun jamak sebesar Rp37 triliun.
Kemudian, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga perangkat daerah sebanyak lima juta orang, tenaga pendidik mulai dari Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD), TK, SD, SMP hingga dosen perguruan tinggi swasta dan negeri sebanyak 4,3 juta.
Pemerintah telah menyusun prioritas penerima untuk vaksinasi total mencapai 160 juta di antaranya tenaga medis, TNI/Polri, aparat hukum sebanyak 3,5 juta orang.
Selanjutnya, aparat pemerintah pusat dan daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang, dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96 juta orang dengan jumlah semuanya mencapai 102 juta orang.
Selain itu, lanjut dia, sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat usia 19-59 tahun sehingga total keseluruhan mencapai 160 juta orang.
Vaksinasi akan diberikan sebanyak dua dosis sehingga total kebutuhan vaksin mencapai 320 juta dosis vaksin.
Selain dari pemerintah, lanjut dia, vaksinasi juga akan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kerja sama untuk vaksinasi mandiri.
Baca juga: Pemerintah bahas skema pembiayaan vaksinasi COVID-19
Baca juga: Kemenkes sebut BPOM-MUI akan pastikan keamanan-kehalalan vaksin COVID-19
Baca juga: Pemerintah berencana vaksinasi COVID-19 pada 160 juta penduduk
