Fahutan IPB dorong integrasi dalam pengelolaan kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Divisi Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan  Institut Pertanian Bogor mendorong konsep pengintegrasian dalam kegiatan kehutanan dan perhutanan secara ilmiah guna memberi arah baru dalam perhutanan Indonesia.

"Pengelolaan hutan seringkali terdapat pertentangan pendapat dan pandangan terhadap pengembangan hutan tanaman murni dan hutan campuran homogen," kata Dekan Fahutan IPB University, Dr Naresworo Nugroho dalam webinar Fahutan Talk Series ke-7 seperti diperoleh ANTARA melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Pengelolaan hutan dari waktu ke waktu semakin mendapat tantangan yang semakin besar. Oleh karena itu IPB University mencoba merumuskan cara pandang baru terhadap kegiatan pengelolaan pada hutan tanaman alami dan primer.

Melalui acara webinar tersebut, IPB University juga mencoba merumuskan konsep pengintegrasian dalam konteks kegiatan kehutanan dan perhutanan secara ilmiah guna memberi arah baru dalam perhutanan Indonesia.


Sementara itu, Guru Besar IPB University bidang Ilmu Manajemen Hutan, Prof Dr Endang Suhendang, mengatakan dalam bahasannya tentang pengelolaan berbasis ekosistem prospek bahwa pengelolaan hutan harus berperspektif pada lanskap dan konsep-konsep yang lebih operasional dan yang lebih mudah diimplementasikan di lapangan.

Ia mencontohkan penerapan metode pengaturan hasil berdasarkan jumlah pohon daripada volume karena sebagian metode tebang pilih dilakukan pada pohon dengan usia yang tak sama.

Metode tebang pilih berdasarkan jumlah pohon tersebut, katanya, telah disampaikan pada beberapa forum internasional dan telah teruji pada tingkat nasional dan internasional.

Ia juga mengatakan bahwa output dari sistem pengelolaan hutan adalah hutan itu sendiri, yang bersifat sebagai fungsi lingkungan. Untuk itu, hutan tetap harus terus dijadikan sebagai hutan lindung, sehingga perubahan cara pandang terhadap hutan tanam menjadi bagian penting untuk tetap melindungi fungsi hutan sebagaimana mestinya, yaitu dengan memahami klasifikasi hutan tanaman menurut proses terbentuknya tanaman, serta tidak mengindahkan faktor alamnya dalam merotasikan hutan tanam.

“Saya berikan contoh ini satu. Menurut saya, ini sangat-sangat baik untuk kita jadikan model. Kita replikasi cara itu di tempat-tempat lain yang memiliki kondisi lingkungan yang sama yaitu Hutan Penelitian Haurbentes. Bagi saya ini merupakan keberhasilan rimbawan dalam membangun hutan," katanya.


Ia juga mengatakan bahwa kebijakan mengenai kegiatan kehutanan dan perhutanan hendaknya dapat dibahas secara bebas dalam satu perundang-undangan seperti undang-undang guru dan dosen.

Sementara itu, praktisi senior kehutanan Dr Boen M Purnama juga mengatakan bahwa harapan untuk mendorong potensi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman dengan baik harus diwujudkan dengan inisiatif ekonomi, dengan pengkombinasian rotasi pendek dan panjang dalam pengelolaan hutan alam.

"Catatan kami ini sebaiknya nanti merupakan pedoman saja, di mana manajemen yang menentukan pilihan ini. Saya khawatir begitu disepakati oleh pemerintah, kemudian pemerintah membuat aturan yang rigid dan masalahnya aturan ini selalu berdampak hukum dan itu menjadi susah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Agus Justianto mengatakan bahwa intervensi manusia kerap menimbulkan masalah dalam kegiatan pengelolaan kehutanan dan perhutanan, misalnya pemanfaatan hutan tropis yang kerap kali diintervensi oleh pihak-pihak asing.

Oleh karena itu, pemantauan dengan satelit untuk menghentikan deforestasi perlu mulai diberlakukan. Terlebih lagi Indonesia akan menghadapi tekanan global terhadap hutan tropis.

Baca juga: Dekan Sekolah Vokasi IPB dorong transformasi UMKM

Baca juga: Dosen IPB usulkan tata ruang berbasis mitigasi bencana

Baca juga: Rektor: Genus IPB ajang pertunjukan kebudayaan daerah