Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif senilai Rp600 ribu bagi 2,44 juta petani.
"Pemerintah juga melihat pada saat ini untuk memberikan insentif kepada para petani. Jumlah petani kategori miskin sebanyak 2,44 juta untuk diberikan insentif agar bisa menanam di periode berikutnya," kata Airlangga di Jakarta, Selasa.
Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok" melalui "video conference" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Petani muda Indonesia hanya 2,7 juta orang
"Pemerintah akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp600 ribu di mana Rp300 ribu merupakan bantuan tunai dan Rp300 ribu itu sarana prasarana produksi pertanian," tambah Airlangga.
Bantuan tersebut akan diberikan selama 3 bulan.
"Sarana prasarana produksi tersebut terdiri dari bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya dan ini diharapkan periodenya selama 3 bulan dan teknisnya nanti akan segera diumumkan oleh Kementerian Pertanian," ungkap Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Airlangga juga menyatakan stok beras nasional mencukupi menjelang hari raya Idul Fitri 2020 meski Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.
"Kalau kita lihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton. Ini sesuai dengan tren yang terjadi pada 2018 puncaknya di Maret dan pada 2019 lalu puncaknya di Maret dan April oleh karena itu cadangan beras secara keseluruhan tersedia," tambah Airlangga.
Baca juga: Bawang merah kualitas super dikembangkan petani Sukabumi
Total cadangan beras stok nasional mencapai 6,3 juta dan bagi provinsi yang terbatas, Perum Bulog akan memasok stok tersebut.
Dilihat dari harga, harga beras per 27 April untuk beras medium masih di kisaran Rp11.800 sedangkan beras premium pada sekitar Rp12.750.
Airlangga menjelaskan memang ada beberapa daerah yang mengalami cadangan terbatas namun pemerintah akan memantau distribusi dan aliran stok beras.
"Tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Ada arahan Presiden tentunya untuk monitor kebutuhan pangan, kemudian ketersediaan beras baik di Bulog atau masyarakat dan di penggilingan dan di daerah-daerah," ungkap Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan stok beras defisit di 7 provinsi tapi Presiden tidak menyebutkan ketujuh provinsi tersebut.
"Pemerintah dalam rapat minggu lalu juga memutuskan akan ada bantuan beras yang disampaikan Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah yang akan dikoordinasi oleh Kementerian Sosial," tambah Airlangga.
Baca juga: Ketua DPD ajak pengusaha berinvetasi di Jabar dengan pola kemitraan
