Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memperhatikan pelebaran Jalan Raya Cikarang-Cibarusah di Kabupaten Bekasi yang tidak kunjung selesai akibat terkendala anggaran.
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Cikarang, Bekasi, Minggu, ia mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan pertemuan tersebut salah satunya akan membahas persoalan tersebut.
"Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun memang untuk pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Emil.
Emil menambahkan, secara umum rapat kerja yang telah diagendakan keduanya akan fokus membahas program kerja yang berhubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Kemarin belum dilakukan pertemuan atau rapat kerja, karena pak Eka belum definitif. Jadi menurut saya akan berbeda kebijakannya, tapi untuk saat ini setelah dilantik, saya harap bisa bekerja sama dengan baik menjadi Jawa Barat yang terbaik se-Indonesia. Bahkan hingga terbaik se-Asia Tenggara," katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menyatakan, pada tahun lalu pihaknya sudah melakukan pembebasan namun karena keterbatasan keuangan daerah, sehingga belum semua lahan warga dapat dibebaskan untuk pelebaran jalan.
"Memang jalan tersebut sering dikeluhkan karena sering macet akibat banyaknya kendaraan yang melintas tidak sebanding dengan lebar jalan yang ada," ujarnya.
Dia mengharapkan ada bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ya saya berharap ada bantuan dari provinsi. Jadi tidak hanya membangun infrastrukturnya, melainkan juga untuk pembebasan lahannya," kata Iwan.
Baca juga: Kawasan segitiga "Rebana" ditawarkan Gubernur Jabar ke Dubes Belgia
Baca juga: Gubernur Jabar dorong industri Bekasi buat "teaching factory"
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Cikarang, Bekasi, Minggu, ia mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja dengan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan pertemuan tersebut salah satunya akan membahas persoalan tersebut.
"Jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun memang untuk pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Emil.
Emil menambahkan, secara umum rapat kerja yang telah diagendakan keduanya akan fokus membahas program kerja yang berhubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Kemarin belum dilakukan pertemuan atau rapat kerja, karena pak Eka belum definitif. Jadi menurut saya akan berbeda kebijakannya, tapi untuk saat ini setelah dilantik, saya harap bisa bekerja sama dengan baik menjadi Jawa Barat yang terbaik se-Indonesia. Bahkan hingga terbaik se-Asia Tenggara," katanya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menyatakan, pada tahun lalu pihaknya sudah melakukan pembebasan namun karena keterbatasan keuangan daerah, sehingga belum semua lahan warga dapat dibebaskan untuk pelebaran jalan.
"Memang jalan tersebut sering dikeluhkan karena sering macet akibat banyaknya kendaraan yang melintas tidak sebanding dengan lebar jalan yang ada," ujarnya.
Dia mengharapkan ada bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ya saya berharap ada bantuan dari provinsi. Jadi tidak hanya membangun infrastrukturnya, melainkan juga untuk pembebasan lahannya," kata Iwan.
Baca juga: Kawasan segitiga "Rebana" ditawarkan Gubernur Jabar ke Dubes Belgia
Baca juga: Gubernur Jabar dorong industri Bekasi buat "teaching factory"
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019