Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan menolak memilih Wakil Bupati (Wabup) Bekasi dari kalangan birokrat.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta di Cikarang, Kamis, menjelaskan, penolakan wabup dari kalangan birokrat lantaran kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi merupakan bagian dari perjuangan Partai Golkar dan partai koalisi.
Menurut dia, jika wabup yang dipilih merupakan kader partai maka otomatis akan memiliki loyalitas terhadap partai.
"Semua kader menolak kalau wakil bupati dari birokrat." katanya. Alasannya, berdasar pengalaman, birokrat yang yang menjadi kepala daerah sering melupakan partai pengusung.
Ia menegaskan, politikus yang saat ini ada di Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak kalah kualitasnya dengan birokrat.
"Apa hebatnya birokrat, mereka belum teruji, dan banyak juga politisi-politisi yang profesional, mengerti tata kelola daerah," ujarnya.
Mengenai usulan bahwa wakil bupati harus mengerti industri, Budi memastikan ada beberapa kader Golkar yang memiliki latar belakang tersebut.
"Ada beberapa kader yang biasa di industri, seperti Haji Sarim, dia berangkatnya juga dulu karyawan di perusahaan, pernah juga jadi pengusaha, dan jadi anggota DPRD, lalu sekarang masih jadi pengusaha di kawasan. Jadi tidak kalah dengan birokrat, itu yang penting," ungkapnya.
Budi juga menambahkan, sejauh ini penentuan wakil bupati belum mengerucut ke satu nama. Kendati demikian, ia mengaku, kandidat dari internal partai yakni KH. Iip Syarif Bustomi, Sarim, Novi Yasin, dan Siti Qomariah kerap berkomunikasi mengenai pengisian jabatan wabup.
"Sebenarnya sampai detik ini saya sampaikan, belum ada yang mengerucut ke satu nama, dan belum ada yang dapat istilahnya tiket. Karena setelah pelantikan Pak Eka kita akan melakukan Musdalub, memilih ketua Golkar terlebih dahulu," jelasnya.
Sebelumnya sempat beredar dua nama birokrat di Pemkab Bekasi yang disebut-sebut menjadi kandidat wabup untuk mendampingi Eka Supria Atmaja yang kemarin dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Keduanya ialah Sekda Kabupaten Bekasi, Uju dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi.
Calon wabup dari kalangan birokrat bahkan telah mendapat dukungan sejumlah pengamat setempat seperti Akademisi Unisma Bekasi 45, Adi Susila yang menyarankan agar Eka menggandeng birokrat yang paham tentang manajemen keuangan pemerintahan untuk menjadi wabup. Hal itu dilatarbelakangi sejumlah persoalan keuangan yang terjadi.
Baca juga: Gubernur Jabar lantik Eka Supria Atmaja jadi Bupati Bekasi
Baca juga: Nasihat Ridwan Kamil untuk Bupati Bekasi yang baru
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta di Cikarang, Kamis, menjelaskan, penolakan wabup dari kalangan birokrat lantaran kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bekasi merupakan bagian dari perjuangan Partai Golkar dan partai koalisi.
Menurut dia, jika wabup yang dipilih merupakan kader partai maka otomatis akan memiliki loyalitas terhadap partai.
"Semua kader menolak kalau wakil bupati dari birokrat." katanya. Alasannya, berdasar pengalaman, birokrat yang yang menjadi kepala daerah sering melupakan partai pengusung.
Ia menegaskan, politikus yang saat ini ada di Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak kalah kualitasnya dengan birokrat.
"Apa hebatnya birokrat, mereka belum teruji, dan banyak juga politisi-politisi yang profesional, mengerti tata kelola daerah," ujarnya.
Mengenai usulan bahwa wakil bupati harus mengerti industri, Budi memastikan ada beberapa kader Golkar yang memiliki latar belakang tersebut.
"Ada beberapa kader yang biasa di industri, seperti Haji Sarim, dia berangkatnya juga dulu karyawan di perusahaan, pernah juga jadi pengusaha, dan jadi anggota DPRD, lalu sekarang masih jadi pengusaha di kawasan. Jadi tidak kalah dengan birokrat, itu yang penting," ungkapnya.
Budi juga menambahkan, sejauh ini penentuan wakil bupati belum mengerucut ke satu nama. Kendati demikian, ia mengaku, kandidat dari internal partai yakni KH. Iip Syarif Bustomi, Sarim, Novi Yasin, dan Siti Qomariah kerap berkomunikasi mengenai pengisian jabatan wabup.
"Sebenarnya sampai detik ini saya sampaikan, belum ada yang mengerucut ke satu nama, dan belum ada yang dapat istilahnya tiket. Karena setelah pelantikan Pak Eka kita akan melakukan Musdalub, memilih ketua Golkar terlebih dahulu," jelasnya.
Sebelumnya sempat beredar dua nama birokrat di Pemkab Bekasi yang disebut-sebut menjadi kandidat wabup untuk mendampingi Eka Supria Atmaja yang kemarin dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Keduanya ialah Sekda Kabupaten Bekasi, Uju dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi.
Calon wabup dari kalangan birokrat bahkan telah mendapat dukungan sejumlah pengamat setempat seperti Akademisi Unisma Bekasi 45, Adi Susila yang menyarankan agar Eka menggandeng birokrat yang paham tentang manajemen keuangan pemerintahan untuk menjadi wabup. Hal itu dilatarbelakangi sejumlah persoalan keuangan yang terjadi.
Baca juga: Gubernur Jabar lantik Eka Supria Atmaja jadi Bupati Bekasi
Baca juga: Nasihat Ridwan Kamil untuk Bupati Bekasi yang baru
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019