Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah bin Nuh menilai rencana aksi atau pergerakan masa ke DKI Jakarta bersamaan dengan penetapan hasil Pemilihan Pemilihan Presiden (Pilpres), 22 Mei 2019 sebagai hal yang mudarat atau merugikan.
"Sepintas saya melihat itu mudarat. Kenapa? Itu melangkahi instrumen-instrumen hukum yang sudah disepakati bersama. Lebih baik, bulan Ramadhan berdoa untuk bangsa ini," ujarnya kepada ANTARA di Bogor, Senin.
Menurutnya, menjadi kesia-siaan bagi umat islam jika malah melakukan aksi ke Jakarta. Karena menurut pria yang akrab disapa Kiai Toto ini lebih bermanfaat jika bulan Ramadhan diisi dengan aktivitas ibadah.
"Ramadhan itu bulan di mana Allah memberi segala bentuk ibadah dengan pahala berlipat ganda. Apa akan kita cemari? Serahkan kepada hukum," tuturnya.
Tak hanya itu, Kiai Toto juga menyarankan masyarakat agar menyerahkan secara hukum, jika merasa tidak puas dengan hasil Pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
"Gunakan jalur hukum yang memang sudah disepakati bersama. Kenapa harus repot, kan dulu sudah disepakati proses dan mekanisme pemilihan umum," ujarnya.
Ia berharap, tidak terjadi perpecahan di masyarakat meski tetap terjadi aksi pergerakan masaa dari wilayah ke DKI Jakarta pada 22 Mei mendatang.
"Kalah menang dalam kontestasi pemilihan itu biasa. Tinggal kita mendoakan yang jadi pemimpin agar amanah," ujar Kiai Toto.
Baca juga: MUI Bekasi tolak "people power"
Baca juga: Ponpes: Informasi 5.000 santri ikut "people power" itu hoaks
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Sepintas saya melihat itu mudarat. Kenapa? Itu melangkahi instrumen-instrumen hukum yang sudah disepakati bersama. Lebih baik, bulan Ramadhan berdoa untuk bangsa ini," ujarnya kepada ANTARA di Bogor, Senin.
Menurutnya, menjadi kesia-siaan bagi umat islam jika malah melakukan aksi ke Jakarta. Karena menurut pria yang akrab disapa Kiai Toto ini lebih bermanfaat jika bulan Ramadhan diisi dengan aktivitas ibadah.
"Ramadhan itu bulan di mana Allah memberi segala bentuk ibadah dengan pahala berlipat ganda. Apa akan kita cemari? Serahkan kepada hukum," tuturnya.
Tak hanya itu, Kiai Toto juga menyarankan masyarakat agar menyerahkan secara hukum, jika merasa tidak puas dengan hasil Pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.
"Gunakan jalur hukum yang memang sudah disepakati bersama. Kenapa harus repot, kan dulu sudah disepakati proses dan mekanisme pemilihan umum," ujarnya.
Ia berharap, tidak terjadi perpecahan di masyarakat meski tetap terjadi aksi pergerakan masaa dari wilayah ke DKI Jakarta pada 22 Mei mendatang.
"Kalah menang dalam kontestasi pemilihan itu biasa. Tinggal kita mendoakan yang jadi pemimpin agar amanah," ujar Kiai Toto.
Baca juga: MUI Bekasi tolak "people power"
Baca juga: Ponpes: Informasi 5.000 santri ikut "people power" itu hoaks
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019