Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan Peraturan Gubernur atau Pergub tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 ditargetkan bisa selesai atau disahkan oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil pada Rabu (24/4).
"Jadi hari ini tadi kita sudah ada poin-poinnya, tapi masih menunggu pergub akan kita selesaikan secepatnya. Untuk pergub dan juknisnya, jadi besok bisa clear," kata Dewi Sartika seusai mengikuti Rapat PPDB 2019 bersama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Dia mengatakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan surat edaran dua menteri yaknk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kemendagri, Provinsi Jawa Barat masih tetap memakai jalur zonasi dalam PPDB tahun ini.
"Jadi untuk jalur PPDB itu 90 persen dan kemudian 5 persen jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk yang perpindahan," kata dia.
Menurut dia dalam pelaksanaannya jalur zonasi dalam PPDB ini ialah salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan karena hingga saat ini masih belum meratanya jumlah sekolah berkualitas yang ada di beberapa wilayah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil menuturkan, dalam proses PPDB di Jabar tidak boleh mencederai rasa keadilan.
Dia mengatakan jangan sampai ada calon siswa yang ditolak mendaftar, apakah diterima atau tidaknya di sekolah tersebut tergantung hasil seleksi.
Menurutnya, aturan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Kita ikut semua arahan dan kajian dari Kemendikbud dan Kemendagri hanya kita terjemahkan menjadi keadilan di level lokal. Jangan sampai ada keadilan yang tercederai," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya memerintahkan Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan simulasi pelaksanaan PPDB ke daerah.
Selain itu tak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke masyarakat mengenai syarat dan ketentuan pelaksaan PPDB yang pendaftarannya akan dibuka mulai Mei 2019.
"Terpenting adalah sosialisasi, dari pengalaman saya banyak yang marah dan demo karena sebenarnya dia tidak baca peraturan itu, maka sosialisasi akan sangat penting," ujarnya.
Gubernur menunjuk Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai ketua pelaksanaan PPDB di Jabar.
Menurutnya, PPDB memiliki kompleksital yang sangat detil dan melibatkan berbagai bidang tidak hanya dinas pendidikan.
"PPDB mulai dari sekarang sumber informasi ada di Pak Sekda. Ini karena kompleksitasnya sangat detil dan dalam PPDB ini ada Inspektorat BKD dan bidang lainnya tidak hanya domain Disdik," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil: PPDB di Jabar ikut Permendikbud dengan penyesuaian lapangan
Baca juga: Belajar ikhlas dari sistem Zonasi PPDB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi hari ini tadi kita sudah ada poin-poinnya, tapi masih menunggu pergub akan kita selesaikan secepatnya. Untuk pergub dan juknisnya, jadi besok bisa clear," kata Dewi Sartika seusai mengikuti Rapat PPDB 2019 bersama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Dia mengatakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan surat edaran dua menteri yaknk Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kemendagri, Provinsi Jawa Barat masih tetap memakai jalur zonasi dalam PPDB tahun ini.
"Jadi untuk jalur PPDB itu 90 persen dan kemudian 5 persen jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk yang perpindahan," kata dia.
Menurut dia dalam pelaksanaannya jalur zonasi dalam PPDB ini ialah salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan karena hingga saat ini masih belum meratanya jumlah sekolah berkualitas yang ada di beberapa wilayah.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil menuturkan, dalam proses PPDB di Jabar tidak boleh mencederai rasa keadilan.
Dia mengatakan jangan sampai ada calon siswa yang ditolak mendaftar, apakah diterima atau tidaknya di sekolah tersebut tergantung hasil seleksi.
Menurutnya, aturan itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
"Kita ikut semua arahan dan kajian dari Kemendikbud dan Kemendagri hanya kita terjemahkan menjadi keadilan di level lokal. Jangan sampai ada keadilan yang tercederai," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya memerintahkan Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan simulasi pelaksanaan PPDB ke daerah.
Selain itu tak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke masyarakat mengenai syarat dan ketentuan pelaksaan PPDB yang pendaftarannya akan dibuka mulai Mei 2019.
"Terpenting adalah sosialisasi, dari pengalaman saya banyak yang marah dan demo karena sebenarnya dia tidak baca peraturan itu, maka sosialisasi akan sangat penting," ujarnya.
Gubernur menunjuk Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai ketua pelaksanaan PPDB di Jabar.
Menurutnya, PPDB memiliki kompleksital yang sangat detil dan melibatkan berbagai bidang tidak hanya dinas pendidikan.
"PPDB mulai dari sekarang sumber informasi ada di Pak Sekda. Ini karena kompleksitasnya sangat detil dan dalam PPDB ini ada Inspektorat BKD dan bidang lainnya tidak hanya domain Disdik," katanya.
Baca juga: Ridwan Kamil: PPDB di Jabar ikut Permendikbud dengan penyesuaian lapangan
Baca juga: Belajar ikhlas dari sistem Zonasi PPDB
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019