Bandung (ANTARA News) - Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya menilai penanganan masalah perdagangan manusia (human trafficking) antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terkendala koordinasi.
"Jadi sebenarnya kalau yang selama ini saya pantau, data dari provinsi ini tidak terlalu me-link dengan apa yang terjadi di kota dan kabupaten," kata Atalia Kamil seusai menjadi pemateri pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema "Human Trafficking", di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Ia mengatakan akibat kendala koordinasi tersebut maka ratusan data tentang kasus perdagangan manusia yang ada di kabupaten/kota seperti Kota Bandung ini belum terinformasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Sehingga insya Allah dalam waktu dekat kita akan duduk bersama-sama termasuk dengan para dewan pakar yang mereka sekarang peduli dengan perlindungan anak," kata dia.
Pihaknya berharap setiap pihak bisa lebih bersinergi untuk menumpas kasus perdagangan manusia di Jawa Barat namu saat ini ia masih terkendala koordinasi karena data dari kasus dari kabupaten/kota pun belum senada dengan yang tercatat di provinsi.
Baca juga: P2TP2A Garut pulihkan kejiwaan anak penganiaya temannya
Dia mengatakan sejauh ini memang belum terjadi kolaborasi yang utuh dari setiap pemangku kepentingan maupun organisasi perlindungan anak dan perempuan, sehingga ketika terjadi kasus, para korban merasa bingung harus melaporkan kepada siapa.
Istri Gubernur Jawa Barat ini optimistis, angka kasus perdagangan manusia ini bisa terus ditekan, sehingga tak lagi ada warga Jabar yang menjadi korban.
"Insya Allah, mudah mudahan nanti kita akan buat terstruktur dan tersistem lagi dengan baik," katanya.
Dia menambahkan data korban yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota/kabupaten di Jawa Barat masih data sendiri-sendiri dan begitu pula dalam penanganan kasusnya.
Menurut dia usia remaja sangat rawan menjadi korban perdagangan manusia ini mengingat perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses melalui gawai, terlebih dan saat ini Pemprov Jabar sudah mencanangkan program seperti Desa Digital yang dikhawatirkan bisa mendorong terjadinya kasus.
Dia mengatakan saat ini pihaknya pun memiliki program untuk membentengi anak dan remaja dari potensi menjadi korban salah satunya lewat Setangkai atau Sekolah Tanpa Kendali Gawai sehingga di sekolah pun akan memberikan pemahaman kepada anak-anak dengan mengumpulkan gawai-gawai pada saat masuk tempat belajar.
"Dan saya khawatir dengan nanti masuknya online atau gawai yang masuk di pedesaan itu, karena itu perlu setiap anak diberikan bekal yang baik agar mereka akan ada filter sendiri supaya pada akhirnya mereka akan memilah," katanya.
Baca juga: Atalia resmi jadi Bunda PAUD Jawa Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi sebenarnya kalau yang selama ini saya pantau, data dari provinsi ini tidak terlalu me-link dengan apa yang terjadi di kota dan kabupaten," kata Atalia Kamil seusai menjadi pemateri pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema "Human Trafficking", di Gedung Sate Bandung, Kamis.
Ia mengatakan akibat kendala koordinasi tersebut maka ratusan data tentang kasus perdagangan manusia yang ada di kabupaten/kota seperti Kota Bandung ini belum terinformasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Sehingga insya Allah dalam waktu dekat kita akan duduk bersama-sama termasuk dengan para dewan pakar yang mereka sekarang peduli dengan perlindungan anak," kata dia.
Pihaknya berharap setiap pihak bisa lebih bersinergi untuk menumpas kasus perdagangan manusia di Jawa Barat namu saat ini ia masih terkendala koordinasi karena data dari kasus dari kabupaten/kota pun belum senada dengan yang tercatat di provinsi.
Baca juga: P2TP2A Garut pulihkan kejiwaan anak penganiaya temannya
Dia mengatakan sejauh ini memang belum terjadi kolaborasi yang utuh dari setiap pemangku kepentingan maupun organisasi perlindungan anak dan perempuan, sehingga ketika terjadi kasus, para korban merasa bingung harus melaporkan kepada siapa.
Istri Gubernur Jawa Barat ini optimistis, angka kasus perdagangan manusia ini bisa terus ditekan, sehingga tak lagi ada warga Jabar yang menjadi korban.
"Insya Allah, mudah mudahan nanti kita akan buat terstruktur dan tersistem lagi dengan baik," katanya.
Dia menambahkan data korban yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota/kabupaten di Jawa Barat masih data sendiri-sendiri dan begitu pula dalam penanganan kasusnya.
Menurut dia usia remaja sangat rawan menjadi korban perdagangan manusia ini mengingat perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses melalui gawai, terlebih dan saat ini Pemprov Jabar sudah mencanangkan program seperti Desa Digital yang dikhawatirkan bisa mendorong terjadinya kasus.
Dia mengatakan saat ini pihaknya pun memiliki program untuk membentengi anak dan remaja dari potensi menjadi korban salah satunya lewat Setangkai atau Sekolah Tanpa Kendali Gawai sehingga di sekolah pun akan memberikan pemahaman kepada anak-anak dengan mengumpulkan gawai-gawai pada saat masuk tempat belajar.
"Dan saya khawatir dengan nanti masuknya online atau gawai yang masuk di pedesaan itu, karena itu perlu setiap anak diberikan bekal yang baik agar mereka akan ada filter sendiri supaya pada akhirnya mereka akan memilah," katanya.
Baca juga: Atalia resmi jadi Bunda PAUD Jawa Barat
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019