Sukabumi (Antaranews Jabar) - Kepala Desa Cimanggu Harris Pribadi mengatakan dari hasil pemetaan oleh Kementerian Perhubungan bersama Dishub Provinsi Jawa Barat, pembangunan Bandara Sukabumi berdampak pada 100 kepala keluarga (KK).
"Kami menerima informasi bahwa pembangunan bandara ini hanya di Kecamatan Cikembar yakni di Desa Cimanggur dan Cikembar. Warga yang terdampak pembangunban tersebut hanya 100 KK," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, Desa Cimanggu menjadi wilayah paling luas lahannya dijadikan bandara, namun mayoritas merupakan lahan-lahan perkebunan dan dipastikan tidak akan sulit melakukan pembebasan lahan.
Lanjut dia, pihaknya juga sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak pembangunan perhubungan ini agar sewaktu-waktu lahannya dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan itu agar mempersiapkannya dari sekarang.
Meskipun pembebasan lahan itu baru dimulai pada 2019 dan berbarengan dengan pembangunan fisik, tetapi harus sejak dini disosialisasikan, katanya.
Pihaknyan terus berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Sukabumi agar bisa mengetahui teknis pembebasan lahan hingga pembangunan agar selama pelaksanaan tidak ada hambatan.
"Kami yakini pembangunan ini pasti dilaksanakan dalam waktu dekat apalagi patok tanda pembangunan sudah dipasang Dishub Jabar dan Kemenhub belum lama ini," tambahnya.
Pihaknya mendukung pembangunan karena bisa mendongkrak perekonomian warga, apalagi nantinya juga akan terhubung dengan Tol Bocimi sehingga daerah ini akan lebih ramai pengunjung khususnya wisatawan baik mancanegara maupun domestik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami menerima informasi bahwa pembangunan bandara ini hanya di Kecamatan Cikembar yakni di Desa Cimanggur dan Cikembar. Warga yang terdampak pembangunban tersebut hanya 100 KK," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, Desa Cimanggu menjadi wilayah paling luas lahannya dijadikan bandara, namun mayoritas merupakan lahan-lahan perkebunan dan dipastikan tidak akan sulit melakukan pembebasan lahan.
Lanjut dia, pihaknya juga sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terkena dampak pembangunan perhubungan ini agar sewaktu-waktu lahannya dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan itu agar mempersiapkannya dari sekarang.
Meskipun pembebasan lahan itu baru dimulai pada 2019 dan berbarengan dengan pembangunan fisik, tetapi harus sejak dini disosialisasikan, katanya.
Pihaknyan terus berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Sukabumi agar bisa mengetahui teknis pembebasan lahan hingga pembangunan agar selama pelaksanaan tidak ada hambatan.
"Kami yakini pembangunan ini pasti dilaksanakan dalam waktu dekat apalagi patok tanda pembangunan sudah dipasang Dishub Jabar dan Kemenhub belum lama ini," tambahnya.
Pihaknya mendukung pembangunan karena bisa mendongkrak perekonomian warga, apalagi nantinya juga akan terhubung dengan Tol Bocimi sehingga daerah ini akan lebih ramai pengunjung khususnya wisatawan baik mancanegara maupun domestik.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018