Depok (Antaranews Jabar) - Plt Ketua PC NU Kota Depok Ust. Ahmad Solechan menyerukan untuk memperkuat kebhinnekaan dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, karena semua masyarakat adalah bagian dari satu anak bangsa yang harus hidup rukun dan damai
"Mari kita perkuat kebhinnekaan dan hidup secara rukun dan damai tanpa diributkan perbedaan yang dimiliki," katanya di Gedung PCNU Kota Depok, Jumat.
Ahmad mengingatkan adanya hasrat kekuasaan dan munculnya ideologi trans nasional menggunakan isu-isu yang menyentuh atau mengganggu nilai kemanusiaan. Bahkan, lanjutnya, agama menjadi alat politik menumpang pada isu sara dan agama.
"Kita berharap dalam forum secara lahir batin mengajak Indonesia berbingkai bhineka dengan ramah dalam perbedaan dan juga kuat karena perbedaan. Bukan malah terjebak pada isu sektarian, yang justru merusak kebangsaan kita," ujarnya.
Dia berharap secara khusus Pemerintah Kota Depok dan stakeholder mengelola kebhinnekaan. Karena Kota Depok juga miniatur bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, suku, ras dan agama.
"Pemerintah harus hadir, melihat warga, kemajemukan warganya, di tengah derasnya arus idiologi trans nasional. Pragmatisme kekuasaan termasuk menggunakan agama dan sektarian. Pemerintah tak boleh tutup mata terhadap gejolak di bawah," katanya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna menegaskan pihaknya terus melakukan pembinaan dan menjaga persatuan di masyarakat. Tidak benar kalau Depok dikatakan sebagai kota intoleran.
Sebab menurut Pradi dirinya lahir dan besar di Depok. "Tidak ada dijumpai konflik yang membawa ras, suku atau agama. Paling kasus kriminal, kenakalan remaja seperti tawuran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Mari kita perkuat kebhinnekaan dan hidup secara rukun dan damai tanpa diributkan perbedaan yang dimiliki," katanya di Gedung PCNU Kota Depok, Jumat.
Ahmad mengingatkan adanya hasrat kekuasaan dan munculnya ideologi trans nasional menggunakan isu-isu yang menyentuh atau mengganggu nilai kemanusiaan. Bahkan, lanjutnya, agama menjadi alat politik menumpang pada isu sara dan agama.
"Kita berharap dalam forum secara lahir batin mengajak Indonesia berbingkai bhineka dengan ramah dalam perbedaan dan juga kuat karena perbedaan. Bukan malah terjebak pada isu sektarian, yang justru merusak kebangsaan kita," ujarnya.
Dia berharap secara khusus Pemerintah Kota Depok dan stakeholder mengelola kebhinnekaan. Karena Kota Depok juga miniatur bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam etnis, suku, ras dan agama.
"Pemerintah harus hadir, melihat warga, kemajemukan warganya, di tengah derasnya arus idiologi trans nasional. Pragmatisme kekuasaan termasuk menggunakan agama dan sektarian. Pemerintah tak boleh tutup mata terhadap gejolak di bawah," katanya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna menegaskan pihaknya terus melakukan pembinaan dan menjaga persatuan di masyarakat. Tidak benar kalau Depok dikatakan sebagai kota intoleran.
Sebab menurut Pradi dirinya lahir dan besar di Depok. "Tidak ada dijumpai konflik yang membawa ras, suku atau agama. Paling kasus kriminal, kenakalan remaja seperti tawuran," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018