Bandung (Antaranews Jabar) - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemprov segera mengevaluasi penanggulangan dampak bencana yang terjadi di daerah ini dan akan menginventarisasi berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana untuk segera direhabilitasi secara permanen.
"Kami segera menggelar rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jabar dan BPBD tingkat kabupaten/kota guna mengevaluasi penanganan dan antisipasi bencana, di Kantor BPBD Jabar," kata Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, Rabu.
Menurut dia, rapat tersebut akan melibatkan dinas lainnya, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan hal ini untuk membahas secara teknis rehabilitasi dampak bencana di Jabar.
"Jadi pada rapat nanti saya akan bertanya langsung mengenai laporan dan data ril bencana dan dampaknya, penanganannya seperti apa," kata dia.
Dia mengatakan Jabar merupakan daerah dengan kerentanan tinggi bencana hidrologis seperti banjir dan longsor sehingga penanggulangan bencana harus mendapat perhatian khusus termasuk dalam penganggaran.
"Jangan hanya untuk masa tanggap darurat seperti sembako dan tenda, kita harus beri perhatian supaya infrastruktur bisa kembali normal," katanya.
"Contoh, jangan kelamaan memakai jembatan bailey, kita harus anggarkan segera perbaikan jembatan di Tasikmalaya yang ambruk karena banjir bandang beberapa waktu lalu pada APBD 2019," lanjut dia.
Pihaknya akan mengevaluasi kembali kecukupan bantuan logistik yang dimiliki masing-masing BPBD dan OPD lainnya untuk menanggulangi bencana di Jabar, termasuk yang disalurkan kepada para korban bencana.
Selain itu, pihaknya mendapat laporan bahwa persediaan logistik di sejumlah BPBD tingkat kabupaten/kota mulai menipis.
"Pemprov Jabar memang memiliki keterbatasan anggaran. Karenanya, kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang akan ditangani lebih dulu, contohnya infrastruktur yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Kami segera menggelar rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jabar dan BPBD tingkat kabupaten/kota guna mengevaluasi penanganan dan antisipasi bencana, di Kantor BPBD Jabar," kata Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, Rabu.
Menurut dia, rapat tersebut akan melibatkan dinas lainnya, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan hal ini untuk membahas secara teknis rehabilitasi dampak bencana di Jabar.
"Jadi pada rapat nanti saya akan bertanya langsung mengenai laporan dan data ril bencana dan dampaknya, penanganannya seperti apa," kata dia.
Dia mengatakan Jabar merupakan daerah dengan kerentanan tinggi bencana hidrologis seperti banjir dan longsor sehingga penanggulangan bencana harus mendapat perhatian khusus termasuk dalam penganggaran.
"Jangan hanya untuk masa tanggap darurat seperti sembako dan tenda, kita harus beri perhatian supaya infrastruktur bisa kembali normal," katanya.
"Contoh, jangan kelamaan memakai jembatan bailey, kita harus anggarkan segera perbaikan jembatan di Tasikmalaya yang ambruk karena banjir bandang beberapa waktu lalu pada APBD 2019," lanjut dia.
Pihaknya akan mengevaluasi kembali kecukupan bantuan logistik yang dimiliki masing-masing BPBD dan OPD lainnya untuk menanggulangi bencana di Jabar, termasuk yang disalurkan kepada para korban bencana.
Selain itu, pihaknya mendapat laporan bahwa persediaan logistik di sejumlah BPBD tingkat kabupaten/kota mulai menipis.
"Pemprov Jabar memang memiliki keterbatasan anggaran. Karenanya, kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang akan ditangani lebih dulu, contohnya infrastruktur yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat," kata dia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018