Cianjur (Antaranews Jabar) - Pemberian dana bantuan untuk kelurahan yang direncanakan pemerintah pusat seperti halnya dalam program dana desa mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat bawah, kata Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.
"Ini akan menjadikan pemerataan bantuan secara adil sehingga tidak ada lagi kecemburuan antara kelurahan dengan desa, kami sangat mendukung rencana tersebut," katanya di Cianjur, Selasa.
Namun, pihaknya menilai perlu antisipasi penyalahgunaan dana kelurahan karena masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.
Pemerintah pusat, kata dia, didorong lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan program itu agar tidak ada pejabat yang menyiasati pengelolaan anggaran untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan.
"Pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga calon anggota legislatif Dapil III Jawa Barat, Maruarar Sirait, mengatakan pemberian dana kelurahan merupakan kebijakan prorakyat yang dilakukan pemerintah pusat.
"Pejabatnya harus memberikan kebijakan yang baik, selama legal berdasar konstitusi karena rencana tersebut mendapatkan dukungan dari setiap kelurahan dan akan berjalan tahun depan," katanya.
Ia mengemukakan sosialisasi secara intens perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana kelurahan, sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Namun, tambah dia, jika sistem sudah dibuat sedemikian rupa agar mudah, akan tetapi masih ada yang korupsi, hal itu sudah menjadi karakter pejabat tersebut.?
"Perlu diantisipasi melalui pengawasan dan sosialisasi agar tidak ada lagi penyimpangan dan bantuan baik untuk desa maupun untuk kelurahan, mari kita awasi bersama," katanya.
Pemerintah RI sudah mencanangkan program tersebut dan kemungkinan besar akan mulai berjalan pada awal tahun depan.
Presiden RI Joko Widodo menerangkan bahwa dana kelurahan sudah sejak lama diusulkan para wali kota se-Indonesia
Dana kelurahan dibutuhkan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia, guna menghadapi permasalahan di kota yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan antarwarga, dan lapangan pekerjaan.
Bahkan, Presiden Jokowi sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan.
Agar penggunaannya tidak disalahgunakan, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi.
Dengan begitu pemanfaatan dana kelurahan menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Ini akan menjadikan pemerataan bantuan secara adil sehingga tidak ada lagi kecemburuan antara kelurahan dengan desa, kami sangat mendukung rencana tersebut," katanya di Cianjur, Selasa.
Namun, pihaknya menilai perlu antisipasi penyalahgunaan dana kelurahan karena masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.
Pemerintah pusat, kata dia, didorong lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan program itu agar tidak ada pejabat yang menyiasati pengelolaan anggaran untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan.
"Pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga calon anggota legislatif Dapil III Jawa Barat, Maruarar Sirait, mengatakan pemberian dana kelurahan merupakan kebijakan prorakyat yang dilakukan pemerintah pusat.
"Pejabatnya harus memberikan kebijakan yang baik, selama legal berdasar konstitusi karena rencana tersebut mendapatkan dukungan dari setiap kelurahan dan akan berjalan tahun depan," katanya.
Ia mengemukakan sosialisasi secara intens perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana kelurahan, sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Namun, tambah dia, jika sistem sudah dibuat sedemikian rupa agar mudah, akan tetapi masih ada yang korupsi, hal itu sudah menjadi karakter pejabat tersebut.?
"Perlu diantisipasi melalui pengawasan dan sosialisasi agar tidak ada lagi penyimpangan dan bantuan baik untuk desa maupun untuk kelurahan, mari kita awasi bersama," katanya.
Pemerintah RI sudah mencanangkan program tersebut dan kemungkinan besar akan mulai berjalan pada awal tahun depan.
Presiden RI Joko Widodo menerangkan bahwa dana kelurahan sudah sejak lama diusulkan para wali kota se-Indonesia
Dana kelurahan dibutuhkan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia, guna menghadapi permasalahan di kota yang semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan antarwarga, dan lapangan pekerjaan.
Bahkan, Presiden Jokowi sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan.
Agar penggunaannya tidak disalahgunakan, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi.
Dengan begitu pemanfaatan dana kelurahan menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018