Bandung (Antaranews Jabar) - Pengamat ekonomi dan perbankan dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai keinginan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta bank bjb segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum tutup tahun.
"Menurut saya usulan RUPS bank bjb yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai wajar. Terlebih, adanya Gubernur dan Wagub Jawa Barat yang baru mengharuskan keduanya untuk menggali informasi terkini tentang perusahaan pelat merah tersebut," kata Acuviarta Kartabi, ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu.
Menurut dia usulan RUPS bank bjb juga merupakan gal yang lazim dilakukan oleh kepala daerah yang baru menjabat untuk mengetahui kondisi terkini di instansi yang dipimpinnya.
"Jadi wajar ya, RUPS ini kan meminta pertanggungjawaban direksi, mengevaluasi kinerja. Sah-sah saja itu," katanya.
Dia menuturkan melalui agenda tersebut maka pemegang saham dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota se-Jawa Barat akan mengevaluasi kinerja direksi agar kinerja perusahaan tetap terjaga.
"Dalam RUPS nanti biasanya ada analisa kinerja direksi, dibandingkan dengan kondisi perbankan yang ada sekarang," katanya.
Selain itu, lanjut Acuviarta, hal yang wajar adanya permintaan pergantian direksi sepanjang parameternya objektif dan berdasarkan penilaian kinerja.
"Permintaan pergantian direksi juga sah-sah saja, sepanjang pertimbangan keuangan. Menunjukkan pentingnya upaya pergantian. Jadi betul-betul didudukkan pada analisa kinerja," katanya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum mengakhiri kinerja di tahun 2018.
"Di mana salah satunya adalah menganggarkan setoran modal kepada Bank BJB sekitar Rp88 miliar di tahun 2018 dari total sekitar Rp330 miliar dari yang direncanakan. Sehingga saya minta segera digelar RUPS," kata Uu Ruzhanul Ulum, di Bandung, beberapa hari lalu.
Pemprov Jabar yang juga pemegang saham terbesar di Bank BJB ni menargetkan dengan adanya tambahan modal ini harus menjadi pelecut bagi BJB untuk meningkatkan kinerjanya.
"Sehingga Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia dapat lebih ekspansif dalam mengembangkan bisnisnya dan dapat bersaing dengan perbankan lain yang ada di Indonesia," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Menurut saya usulan RUPS bank bjb yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai wajar. Terlebih, adanya Gubernur dan Wagub Jawa Barat yang baru mengharuskan keduanya untuk menggali informasi terkini tentang perusahaan pelat merah tersebut," kata Acuviarta Kartabi, ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu.
Menurut dia usulan RUPS bank bjb juga merupakan gal yang lazim dilakukan oleh kepala daerah yang baru menjabat untuk mengetahui kondisi terkini di instansi yang dipimpinnya.
"Jadi wajar ya, RUPS ini kan meminta pertanggungjawaban direksi, mengevaluasi kinerja. Sah-sah saja itu," katanya.
Dia menuturkan melalui agenda tersebut maka pemegang saham dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota se-Jawa Barat akan mengevaluasi kinerja direksi agar kinerja perusahaan tetap terjaga.
"Dalam RUPS nanti biasanya ada analisa kinerja direksi, dibandingkan dengan kondisi perbankan yang ada sekarang," katanya.
Selain itu, lanjut Acuviarta, hal yang wajar adanya permintaan pergantian direksi sepanjang parameternya objektif dan berdasarkan penilaian kinerja.
"Permintaan pergantian direksi juga sah-sah saja, sepanjang pertimbangan keuangan. Menunjukkan pentingnya upaya pergantian. Jadi betul-betul didudukkan pada analisa kinerja," katanya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum mengakhiri kinerja di tahun 2018.
"Di mana salah satunya adalah menganggarkan setoran modal kepada Bank BJB sekitar Rp88 miliar di tahun 2018 dari total sekitar Rp330 miliar dari yang direncanakan. Sehingga saya minta segera digelar RUPS," kata Uu Ruzhanul Ulum, di Bandung, beberapa hari lalu.
Pemprov Jabar yang juga pemegang saham terbesar di Bank BJB ni menargetkan dengan adanya tambahan modal ini harus menjadi pelecut bagi BJB untuk meningkatkan kinerjanya.
"Sehingga Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia dapat lebih ekspansif dalam mengembangkan bisnisnya dan dapat bersaing dengan perbankan lain yang ada di Indonesia," kata dia.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018