Bandung (Antaranews Jabar) - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil mengatakan masalah balita sunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terurama dalam 1.000 hari pertama kehidupan menjadi pekerjaan rumah (PR) dari instansi yang dipimpinnya.
"Jadi apa pun yang menjadi program pemerintah harus kita dukung. Ketika isu stunting ini mengemuka dan menjadi PR untuk wilayah Jawa Barat tentunya menjadi PR PKK juga. Kami punya jejaring yang tentu saja terbanyak (di Indonesia)," kata Atalia dalam siaran persnya, Jumat.
Berdasarkan hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional presentase stunting sebesar 29,6 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5 persen.
Diketahui presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2 persen, sedangkan di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9 persen pada tahun 2016 menjadi 43,2 persen di tahun 2017.
Atalia Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa PKK memiliki tiga fungsi penting yang turut membantu program pemerintahan, yaitu fungsi pendataan, penyuluhan dan penggerakan.
Fungsi inilah yang akan dimaksimalkan pihaknya untuk membantu pemerintah menangani masalah stunting di Jawa Barat.
Atalia memaparkan, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan dinas terkait, mengingat?data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ada 130 desa yang tersebar merata di sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki masalah stunting dan perlu penanganan pemerintah.
"Di tahun ini ada sekitar 130 desa yang harus kita selesaikan permasalahan stunting. Program akan dimulai pada Bulan November ini kita akan launching gerakan, dan Januari 2019 kita akan melakukan pelatihan, kemudian bergerak ke masyarakat untuk penyuluhan," katanya.
"Nah bergerak ke masyarakat itu yang paling penting adalah sosialisasi penyuluhan. Jadi masyarakat saat ini masih kekurangan pengetahuan," lanjutnya.
Menurut dia, kunci sukses dalam pembangunan kesehatan ke depan sangat ditentukan oleh adanya komitmen politis dari semua pihak, sehingga keterpaduan antara komponen pelayanan kesehatan lintas sektor dengan dukungan masyarakat menjadi kebijakan strategis dalam meningkatkan gizi balita.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Jadi apa pun yang menjadi program pemerintah harus kita dukung. Ketika isu stunting ini mengemuka dan menjadi PR untuk wilayah Jawa Barat tentunya menjadi PR PKK juga. Kami punya jejaring yang tentu saja terbanyak (di Indonesia)," kata Atalia dalam siaran persnya, Jumat.
Berdasarkan hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional presentase stunting sebesar 29,6 persen meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5 persen.
Diketahui presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2 persen, sedangkan di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9 persen pada tahun 2016 menjadi 43,2 persen di tahun 2017.
Atalia Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa PKK memiliki tiga fungsi penting yang turut membantu program pemerintahan, yaitu fungsi pendataan, penyuluhan dan penggerakan.
Fungsi inilah yang akan dimaksimalkan pihaknya untuk membantu pemerintah menangani masalah stunting di Jawa Barat.
Atalia memaparkan, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan dinas terkait, mengingat?data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan ada 130 desa yang tersebar merata di sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki masalah stunting dan perlu penanganan pemerintah.
"Di tahun ini ada sekitar 130 desa yang harus kita selesaikan permasalahan stunting. Program akan dimulai pada Bulan November ini kita akan launching gerakan, dan Januari 2019 kita akan melakukan pelatihan, kemudian bergerak ke masyarakat untuk penyuluhan," katanya.
"Nah bergerak ke masyarakat itu yang paling penting adalah sosialisasi penyuluhan. Jadi masyarakat saat ini masih kekurangan pengetahuan," lanjutnya.
Menurut dia, kunci sukses dalam pembangunan kesehatan ke depan sangat ditentukan oleh adanya komitmen politis dari semua pihak, sehingga keterpaduan antara komponen pelayanan kesehatan lintas sektor dengan dukungan masyarakat menjadi kebijakan strategis dalam meningkatkan gizi balita.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018